Kaltimtoday.co, Berau - Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di seluruh instansi birokrasi. Langkah ini dipandang mendesak menyusul tingginya jumlah laporan keluhan masyarakat Kabupaten Berau yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Berdasarkan catatan dari lembaga pengawas eksternal tersebut, Kabupaten Berau menempati posisi kedua sebagai daerah dengan angka aduan masyarakat tertinggi di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2025. Jumlah keluhan dari Bumi Batiwakkal ini berada tepat di bawah Kota Samarinda yang menempati urutan pertama.

Subroto menilai tingginya intensitas laporan tersebut menjadi indikator kuat bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau masih memiliki banyak celah yang harus dibenahi. Di sisi lain, ia juga melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa masyarakat setempat kini semakin kritis dan memahami hak-hak mereka.

“Masyarakat sekarang kian kritis, jadi ketika ada pelayanan yang dianggap masih kurang mereka sudah melek dan sudah paham dengan alur pelaporan,” ujar Subroto.

Bagi politikus Golkar itu, laporan yang masuk ke Ombudsman menggambarkan penilaian langsung masyarakat terhadap kinerja pegawai di lingkungan birokrasi. Bukan hanya sebatas administrasi belaka.

Tingginya aduan tersebut wajib dijadikan sebagai alarm peringatan penting bagi pemangku kebijakan untuk berbenah. Menyikapi hal ini, Subroto memastikan bahwa lembaga legislatif tidak akan tinggal diam dan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan yang mereka miliki. DPRD Berau berkomitmen untuk bergerak aktif melakukan koordinasi ke setiap perangkat daerah.  

“Kami mempunyai fungsi utama yakni mengawasi jalannya pemerintahan, melalui tiga komisi yang ada di DPRD Berau, dengan mitra kerjanya di setiap OPD, tentu akan kami identifikasi apa yang menjadi penyebab munculnya keluhan rakyat itu,” jelasnya.

Melalui tiga komisi yang ada di parlemen, DPRD Berau akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka. Evaluasi berkala akan difokuskan untuk mengidentifikasi secara mendalam apa saja faktor utama yang kerap memicu ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat.

"Sehingga segala harapan masyarakat dan kualitas pelayanan baik dapat segera terpenuhi," tutupnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]