Kaltimtoday.co, Berau - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Berau menitikberatkan pandangan akhirnya pada penguatan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Kebijakan ini dinilai krusial agar akselerasi pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, melainkan juga menjangkau kawasan pedalaman dan pesisir secara adil.

Sorotan dan masukan kritis tersebut disampaikan jajaran Fraksi PPP dalam rapat paripurna agar seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Berau dapat menikmati hasil pembangunan daerah secara merata, Rabu (22/7/2026).

Juru bicara Fraksi PPP, Suharno, menjabarkan lima poin utama yang menjadi catatan evaluasi pihaknya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Poin pertama berkaitan dengan penataan dan tata kelola anggaran agar proses penyerapan dapat direalisasikan secara optimal.

Menurut PPP, masih ditemukannya program kerja dengan realisasi yang belum maksimal menunjukkan perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih solid. Pemkab Berau diminta memperketat pengawasan sejak tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan fisik di lapangan.

Poin kedua, Fraksi PPP menegaskan bahwa aktivitas belanja daerah harus memiliki orientasi hasil yang jelas. Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak sekadar berfokus pada kejar tayang persentase besaran serapan anggaran semata, melainkan wajib memastikan azas kemanfaatan riil bagi publik.

“Khusunya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perekonomian masyarakat, pertanian, perikanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya,” jelas Suharno.

Poin ketiga, partai berkulit hijau ini mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan. Langkah intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan sah ini harus dijalankan tanpa membebani ekonomi rakyat kecil secara berlebihan.

Suharno menambahkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah harus menjadi cita-cita bersama. Struktur anggaran yang kuat akan membuat Kabupaten Berau makin mandiri dalam mendanai berbagai proyek pembangunan jangka panjang.

Poin keempat dan kelima, Fraksi PPP meminta agar setiap pelaksanaan program strategis daerah senantiasa memegang teguh prinsip efisiensi, transparansi, serta pengawasan yang ketat. Pengawalan dari hulu ke hilir ini dibutuhkan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan warga Bumi Batiwakkal.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga meminta agar setiap program strategis daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi serta pengawasan yang kuat, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

[RWT | ADV DPRD BERAU]