Kaltimtoday.co, Samarinda - Aliansi Mahasiswa Kutim Bersatu menggelar diskusi lintas daerah kecamatan mengangkat persoalan lingkungan, pendidikan, kesehatan, sosial, kurangnya pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, termasuk buruh pertambangan dan sawit yang mereka anggap, banyaknya perusahaan di daerah tapi tidak sama sekali memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan, baik infrastruktur maupun suprastruktur desa.

"Kami menilai maraknya perusahaan pertambangan dan kelapa sawit mestinya ada memberikan dampak positif terhadap masyarakat, misalnya segi pembangunan infrastruktur, suprastruktur yang perlu ditingkatkan, juga masalah buruh yang seringkali terjadi, sebab ini bukan masalah yang baru terjadi," ucap Humas Aksi Yohanes Richardo Nanga Wara pada Minggu (02/09/2020).

Richardo menyebut, aliansi tersebut murni berasal dari Kecamatan, ada 6 organisasi yang berasal dari Kecamatan di antaranya IKBM Kaubun, HIMASTA Sangatta, HMP Kaliorang, Hipma K Muara Bengkal, Hima WK Wahai Kombeng dan IKM Bengalon yang bergeraknya berangkat dari keresahan bersama. Walaupun ada wadah Himpunan Organisasi Tingkat Kabupaten HIPMA-KT sebagai organisasi tingkat kabupaten, namun organisasi tersebut dinilai tidak bisa diharapkan karena dirasa kurang simpati, kurang kontribusi, peduli dan kritis terhadap masalah yang dihadapi oleh daerahnya, dan juga sangat kurang dalam mengakomodir mahasiswa yang berasal dari Kutim.

"Kami merasa ini masalah dan tanggung jawab bersama, meskipun baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kucuran anggaran besar terhadap organisasi besar tersebut, sebenarnya tidak tepat sasaran apabila tidak memberikan feed back yang jelas," terang Richardo.

Dirinya menambahkan, kedepannya aliansi mahasiswa tersebut akan melakukan konsolidasi seluas-luasnya untuk melibatkan lebih banyak lagi mahasiswa yang berasal dari kecamatan di Kutim dan menyiapkan persiapan agenda jangka pendek dan jangka panjang.

"Langkah berikutnya kami akan mengkaji lebih dalam lagi, baik penguatan secara data maupun fakta sebagai bahan masalah hingga rekomendasi. Terdekat akan mengadakan FGD (Focus Group Discussion) hingga pengawalan bersama atas masalah di daerah, apabila tidak ada kinerja yang baik maka kami akan melakukan gebrakan-gebrakan sebagai alternatif yang perlu ditempuh," tutup Richardo.

[YRN | RWT]