Daerah
Anggota DPD RI Aji Mirni Sentil Komposisi Tim Ahli Gubernur Kaltim: Jangan Didominasi Orang Luar
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni melontarkan kritik terhadap formasi Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) bentukan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Ia menyoroti soal kompetensi SDM dalam formasi tersebut, dan meminta agar putra-putri daerah diberikan kesempatan menuangkan pikirannya dalam membangun daerah.
"Yang jadi pertanyaan saya, apakah orang-orang yang dipilih dalam TAGUPP ini benar-benar kompeten. Karena tujuan utama dari banyaknya tim ini kan untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur. Jadi yang paling penting itu adalah kompetensinya," tegasnya pada Sabtu (28/03/2026).
Selain itu, Aji Mirni juga mengkritisi sejumlah keterlibatan orang dari luar Kalimantan Timur, yang bergabung dalam TAGUPP tersebut.
Diketahui, Pembentukan TAGUPP tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tentang TAGUPP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi pemerintah daerah.
Ada sebanyak 39 personel meliputi ketua, wakil, koordinator bidang serta anggotanya dalam formasi tim ahli gubernur, ditambah dengan 8 orang dewan penasehat.
"Kalau memang dirasa tenaga dari luar dianggap lebih kompeten, saya justru melihat bahwa SDM di Kalimantan Timur juga banyak yang berkualitas. Seharusnya mereka diprioritaskan," tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga mendorong agar latar belakang seluruh anggota TAGUPP dibuka secara transparan. Masyarakat perlu tahu kompetensi dan rekam jejak mereka, agar publik bisa menilai secara objektif.
"Rekrutmen TAGUPP seharusnya dilakukan secara terbuka. Supaya transparan dan akuntabel. Apalagi beberapa kebijakan pemerintah daerah belakangan ini juga menuai respons dari masyarakat," tambahnya.
[RWT]
Related Posts
- Chatarina Muliana Girsang Resmi Jabat Kajati Kaltim, Jaksa Agung Tekankan Integritas dan Kepercayaan Publik
- KI Kaltim Dorong Regulasi Baru, Laporan SP4N-LAPOR Wajib Direspons 1x24 Jam
- Isu Gaji Manajer Kopdes Rp10 Juta, Menkeu Sebut Masih Bahas Acuan UMP
- DPD GBRAN Kaltim Terbentuk, Organisasi Targetkan Perluasan Struktur hingga Tingkat Daerah
- DPRD Kaltim Bentuk Tim Perjuangkan HGB Perumahan Korpri Loa Bakung Jadi SHM









