Kaltimtoday.co, Samarinda - Jajaran DPRD Samarinda menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemkot terhadap KUPA-PPAS dan penjelasan keuangan RAPBD-Perubahan 2021.

Rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Samarinda, Sugiyono didampingi para wakil ketua tersebut melakukan penandatangan nota kesepahaman RAPBD Perubahan 2021 dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sugiyono mengatakan, KUPA-PPAS dalam RAPBD Perubahan 2021 dengan alokasi anggaran lebih besar mengakomodir sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa).

"Silpa di RAPBD Perubahan 2021 ini sebesar Rp. 199.984.301.275, yang semulanya itu sebesar Rp. 340.000.000.000," ungkap Sugiyono, di gedung DPRD Samarinda, Selasa (14/9/2021).

Sementara, RAPBD Perubahan 2021, kata Sugiyono diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 723.444.826.684, dari anggaran semula sebesar Rp. 2.591.827.044.000. sehingga total keseluruhan APBD Perubahan 2021 senilai Rp. 3.315.271.870.684.

"Total anggaran itu dihitung berdasarkan gabungan anggaran murni dan perubahan 2021," ujar Sugiyono.

Pos anggaran tambahan untuk RAPBD Perubahan 2021 tersebut, diungkapkan Sugiyono terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 27.406.660.215, dana penambahan transfer senilai Rp. 496.053.865.194. dan Silpa sebesar 194.997.493.601.

Sedangkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun ditemui usai rapat, dia mengatakan, prioritas penggunaan anggaran RAPBD Perubahan 2021 masih bergulir untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.

"Karena ini menjadi prioritas secara nasional, maka ada kewajiban setiap daerah untuk melaksanakan. Sebab belum ada perkiraan kapan virus ini berakhir," ujar Andi Harun.

Selain itu, diungkapkan Andi Harun, prioritas RAPBD Perubahan 2021 juga fokus menangani permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

"Kami juga mengalokasikan dana kepada 59 RT, ini masih percontohan, nanti akan bertahap semua RT akan dialokasikan," kata Andi Harun.

Lebih lanjut, dikatakan Andi Harun, banyak program prioritas pembangunan terpaksa digeser ke APBD 2022, lantaran estimasi anggaran perubahan 2021 tidak cukup membiayai.

"Jadi semua program itu direadministrasikan ulang, karena banyak anggaran yang direfokusing atau digeser melalui belanja tak terduga," pungkasnya.

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]