Kaltimtoday.co, Tenggarong — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah strategis pengamanan aset tanah senilai Rp 69 miliar dengan luasan 27 hektar. Aset tanah tersebut, berada di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Mengenai hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menuturkan, aset tanah yang terletak di depan RSUD AM Parikesit sempat ada pihak-pihak yang membuat kaplingan. Karena ada pihak lain yang mengklaim sudah dihibahkan kepada mereka.

Dia memastikan aset tersebut merupakan milik pemerintah daerah. Dan rekomendasi dari KPK untuk memberikan jalan keluar serta memastikan tereksekusi dengan benar.

"Minggu depan sudah keluar sertifikatnya (tanah)," ungkap Sunggono, Sabtu (25/6/2022).

Baca Juga: Dekat Pusat Perkotaan, Irwan Sayangkan Kondisi Jalan Usaha Tani Kelurahan Bukit Biru Belum Layak

 

Baca Juga: Program Sandes dan BSPS Sasar Ribuan Warga Kaltim

Baca Juga: Irwan Tinjau Progres Pembangunan Rehabilitasi Sekolah di Kutai Kartanegara

Baca Juga: Tinjau Pertanian di Desa Sidomulyo, Irwan Bakal Realisasikan Perbaikan Jalan Usaha Tani

View this post on Instagram

Baca Juga: Desa Mulawarman Kukar Kini Punya Sirkuit Grasstrack Motocross Berstandar Nasional

Baca Juga: Punya Lumbung Pangan, Bupati Kukar Harap Kades Giri Agung Belajar ke Desa Loa Sumber

Baca Juga: Ketua IDI Kukar Sebut Pembangunan IKN Bawa 4 Keuntungan di Bidang Kesehatan

Baca Juga: Selama Sepekan Tak Menemukan Hasil, Proses Pencarian Korban Diduga Diterkam Buaya Dihentikan

Baca Juga: Tak Ingin Tergerus, Aktivis Harap Masyarakat Terus Lestarikan Bahasa Kutai di IKN

Baca Juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun Secara Masif Mulai Tahun 2023

Baca Juga: Sidang Keliling Penerbitan Buku Nikah dan Dokumen Kependudukan, Wujud Kolaborasi Tiga Instansi di Kukar

Baca Juga: Otorita Bakal Fasilitasi Pengusaha Lokal Ambil Peran di Pembangunan IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: BPBD Kukar Ajari Murid TK Baiturrahman Praktik Padamkan Api

Terpisah, Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, penertiban aset milik pemerintah daerah hingga kini tersebut berjalan. Diantaranya yakni pencatatan dan pengamanan aset. Pencatatan tersebut sudah rampung. 

"Legalisasi aset tanah seluas 27 hektar sebentar lagi akan segera diterbitkan oleh ATR/BPN. Legalitas ini sebagai upaya untuk menghindari klaim-klaim dari pihak lain," ucap Edi.

Selain itu, dia menekankan kepada jajaran bahwa yang sangat penting, jika semua administrasinya selesai, bagaimana manajemen pemanfaatannya. Dari aset-aset daerah bisa membuka peluang investasi.

Pada Minggu lalu kata Edi, dirinya menerima kunjungan investor yang akan mengembangkan ternak sapi di tanah aset Pemkab di Muara Kaman seluas 200 hektar. Dari peluang investasi tersebut, pihaknya memberikan persetujuan pemanfaatan lahannya. Begitu dengan pulau Kumala, berharap ada pihak yang mau berinvestasi atau bermitra.

"Harapan kami, aset ini bisa tertib secara legalitasnya dan memiliki daya guna pengelolaannya sehingga bisa berkontribusi pada pendapatan daerah," tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.