Oleh: Eko Ernada (Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur)

DALAM sejarah dunia, tidak banyak tempat yang mampu mengubah arah perdagangan global. Terusan Suez di Mesir adalah salah satunya. Jalur sepanjang sekitar 193 kilometer itu menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah, mempersingkat perjalanan antara Eropa dan Asia tanpa harus memutari Benua Afrika.

Saat kapal kontainer Ever Given kandas di Suez pada 2021, dunia menyaksikan bagaimana satu titik sempit dapat mengganggu rantai pasok internasional dan menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar. Peristiwa tersebut mengingatkan pada satu hal penting: dalam ekonomi global, geografi masih menentukan sejarah.

Hal yang sama berlaku pada Selat Hormuz di kawasan Teluk. Menurut data U.S. Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen dari konsumsi minyak dunia dan seperlima perdagangan gas alam cair (LNG) global melintasi jalur tersebut. Tidak mengherankan jika setiap ketegangan geopolitik di Hormuz langsung memengaruhi harga energi dunia.

Dari Suez hingga Hormuz, pelajaran yang dapat dipetik cukup sederhana. Negara yang mampu memanfaatkan posisi strategisnya dalam jalur perdagangan internasional sering kali memperoleh pengaruh ekonomi dan politik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran wilayahnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang menyiapkan peran serupa melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur?

Tentu akan berlebihan jika menyamakan IKN dengan Terusan Suez. Namun, di balik pembangunan ibu kota baru tersebut, terdapat dimensi geopolitik dan geoekonomi yang sering luput dari perhatian publik. Selama ini IKN lebih banyak dipahami sebagai solusi atas berbagai persoalan Jakarta, mulai dari kepadatan penduduk hingga ketimpangan pembangunan.

Padahal secara geografis, Kalimantan Timur menempati posisi yang sangat strategis dalam lanskap maritim Indo-Pasifik. IKN berada tidak jauh dari Selat Makassar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur ini menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik melalui perairan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu koridor penting bagi lalu lintas perdagangan internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap ALKI II semakin meningkat. Salah satu alasannya adalah pertumbuhan perdagangan Asia yang terus bergerak ke arah timur, seiring meningkatnya peran ekonomi Indonesia, Australia, dan kawasan Pasifik. Pada saat yang sama, Selat Malaka yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan dunia menghadapi tantangan berupa kepadatan lalu lintas dan keterbatasan tertentu bagi kapal-kapal generasi baru berukuran sangat besar.

Namun, perlu ditegaskan bahwa ALKI II bukanlah pengganti Selat Malaka. Data EIA menunjukkan bahwa hingga 2025 sekitar 23,2 million barel minyak per hari masih melintasi Selat Malaka. Angka tersebut menegaskan bahwa Malaka tetap menjadi salah satu jalur energi dan perdagangan paling penting di dunia.

Karena itu, pembahasan mengenai ALKI II seharusnya tidak diletakkan dalam kerangka "mengalahkan" atau "menggantikan" Malaka. Yang lebih relevan adalah melihat bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan keberadaan jalur tersebut untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur. Di sinilah posisi Kalimantan Timur menjadi menarik.

Pembangunan IKN bertepatan dengan transformasi ekonomi nasional yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya membangun pusat pemerintahan baru, tetapi juga mendorong hilirisasi industri, pengembangan kawasan industri strategis, serta peningkatan konektivitas maritim nasional. Agenda hilirisasi nikel menjadi contoh yang paling jelas.

Indonesia saat ini menguasai sekitar 42 persen dari cadangan nikel dunia. Dalam era kendaraan listrik dan transisi energi global, posisi tersebut memberikan keuntungan strategis yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Jika pada abad ke-20 minyak menjadi sumber utama kekuatan geopolitik, maka pada abad ke-21 persaingan semakin bergeser pada penguasaan mineral kritis, baterai, energi bersih, dan rantai pasok teknologi.

Dalam konteks itu, kawasan timur Indonesia memiliki posisi yang semakin penting karena menjadi pusat produksi sekaligus pengolahan berbagai komoditas strategis tersebut. Posisi IKN yang berada di tengah koridor ekonomi Kalimantan-Sulawesi menjadikan Kalimantan Timur berpotensi berkembang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul logistik, investasi, dan konektivitas maritim Indonesia.

Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa posisi geografis saja tidak pernah cukup. Panama tidak menjadi penting hanya karena letaknya. Singapura tidak menjadi pusat pelabuhan dunia hanya karena berada di dekat Selat Malaka. Suez pun tidak memperoleh arti strategis hanya karena menghubungkan dua laut.

Keunggulan mereka dibangun melalui investasi jangka panjang pada infrastruktur, efisiensi logistik, kepastian hukum, keamanan, serta kualitas sumber daya manusia. Pelajaran itu relevan bagi Kalimantan Timur. Apabila ingin memanfaatkan momentum IKN dan ALKI II, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan kapasitas ekonomi.

Pelabuhan harus semakin kompetitif. Infrastruktur harus terhubung secara efektif. Investasi perlu memperoleh kepastian. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar masyarakat lokal mampu menjadi aktor utama dalam transformasi yang sedang berlangsung.

Pada akhirnya, pertanyaan "Bisakah IKN menjadi Suez baru?" mungkin bukan pertanyaan tentang apakah Kalimantan Timur akan mengendalikan perdagangan dunia sebagaimana Mesir mengendalikan Terusan Suez. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia mampu mengubah keunggulan geografisnya menjadi keunggulan strategis.

Jika jawabannya ya, maka IKN akan menjadi lebih dari sekadar ibu kota baru. Ia dapat menjadi simbol pergeseran orientasi pembangunan Indonesia ke arah ekonomi maritim, sekaligus penanda bahwa Kalimantan Timur sedang menempati posisi yang semakin penting dalam peta Indo-Pasifik abad ke-21. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co