Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengelolaan logistik dalam pengendalian bencana masih menjadi persoalan di sejumlah daerah, tak terkecuali Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mengadakan rapat mengenai pendistribusian logistik, di Gedung BPBD Provinsi Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, Senin (21/10/2019).

Kasi Logistik dan Peralatan BPBD Kaltim Manatap Sibuea mengatakan, rapat tersebut dihadiri 20 orang, termasuk perwakilan BPBD Kabupaten/Kota, seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Berau, dan Penajam Paser Utara.

"Tidak semua kabupaten/kota yang datang. Kubar (Kutai Barat), Kutim (Kutai Timur), dan Paser berhalangan hadir karena masalah anggaran," kata Manatap saat ditemui Kaltim Today di sela-sela acara bimbingan teknis (bimtek) water rescue, Polder Air Hitam Samarinda, Jalan AW Syahranie, Kamis (24/10/2019).

Permasalahan mengenai logistik ini, tambah dia, akan disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut pengakuan Manatap, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pihaknya belum pernah mendistribusikan logistik karena minimnya anggaran.

"Jadi kami ingin melobi agar logistik bencana ini dapat diperhatikan BNPB," ucapnya.

Terlebih, tren bencana yang kerap dihadapi BPBD Kabupaten/Kota beragam. Mulai bencana banjir hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Anggarannya ada, tapi kecil. Tidak bisa memenuhi untuk penanggulangan bencana," tuturnya.

Dalam rapat itu juga, dibahas terkait pengiriman peralatan yang diberikan BNPB kepada BPBD provinsi dan kabupaten/kota. Manatap menyebutkan, meski telah tersedia, anggaran pengangkutan peralatan tersebut dibebankan ke BPBD Kaltim.

Padahal peralatan yang dialokasikan tersebut memang dibutuhkan BPBD. Seperti BPBD Penajam Paser Utara (PPU) mendapat mobil tangki, BPBD Balikpapan mendapat truk serba guna, dan BPBD Kaltim mendapat mobil komando, toilet portabel, dua tenda sekolah darurat.

"Tapi sampai sekarang ini kami belum mengambil ke BNPB, karena terhalang biaya pengambilan," ujarnya.

"Biaya pengambilan sekarang ini, dilimpahkan ke BPBD provinsi," lanjutnya.

Manatap menuturkan, BPBD Kaltim telah mengusulkan anggaran rencana pengambilan barang tersebut melalui APBD Kaltim.

"Ya, mudah-mudahan anggaran tersebut nanti cukup untuk pengambilan itu," harapnya.

Selain itu, BPBD kabupaten/kota juga menyampaikan sejumlah saran. Mereka ingin pendistribusian barang-barang ke kabupaten/kota bisa langsung dilakukan BPBD Provinsi, apabila BNPB tak dapat melakukannya.

"Nah, itu yang kemarin ditekankan," imbuhnya.

Kemudian BPBD kabupaten/kota mendorong BNPB untuk menyanggupi kebutuhan logistik di daerah-daerah di Benua Etam.

"Paling tidak, BNPB bisa memenuhi ketersedian logistik dari 20 sampai 30 persen penduduk Kaltim," terangnya.

Di samping itu juga, BPBD kabupaten/kota mengandalkan BPBD provinsi agar bisa mengusulkan anggaran pengadaan logistik.

"Karena BPBD provinsi ini adalah sebagai tulang punggung dari BPBD kabupaten/kota," tegasnya.

[MA | RWT | ADV]