Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ketahanan pangan yang aman dan layak konsumsi menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). 

Hal itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat membuka kegiatan advokasi Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pendopo Bupati Kukar, Senin (27/4/2026).

Aulia mengatakan, kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan tingkat produktivitas. Ia menyebut, kondisi fisik yang baik akan mendorong kemampuan bekerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan taraf ekonomi.

Menurutnya, faktor penting dalam menjaga kesehatan terletak pada pangan yang dikonsumsi. Tidak cukup hanya bergizi, makanan juga harus terjamin keamanannya sejak proses pengolahan hingga sampai ke meja makan masyarakat.

“Orang yang sehat insyaAllah akan lebih produktif. Sementara produktivitas itu akan berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Aulia mengingatkan, persoalan keamanan pangan tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri oleh satu instansi. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar pengawasan dan penerapan standar dapat berjalan efektif.

“Ini bukan tanggung jawab satu pihak. Harus ada kerja bersama untuk membangun ekosistem pangan yang sehat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Aulia menekankan, pentingnya membangun kesadaran masyarakat secara berkelanjutan. Program pangan aman harus mampu mendorong perubahan kebiasaan, bukan sekadar kegiatan seremonial yang bersifat sesaat.

Advokasi tersebut, menggabungkan empat fokus utama, yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, Sekolah Pangan Aman, dan Tempat Pangan Aman. Seluruh program ini diarahkan untuk berjalan seiring dalam satu sistem yang saling mendukung.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Aulia menegaskan agar koordinasi lintas sektor diperkuat. Ia tidak menginginkan adanya kerja parsial yang justru menghambat capaian program di lapangan.

“Jangan merasa ini hanya tugas satu OPD. Semua yang terkait harus bergerak bersama. Kalau bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak menilai proses kerja pemerintah, melainkan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung. Oleh karena itu, setiap program harus memiliki dampak yang jelas, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Yang dilihat masyarakat adalah manfaatnya. Maka hasil kerja kita harus benar-benar dirasakan,” tandasnya.

[RWT]