Kaltimtoday.co, Tenggarong - Koordinator Utama Pendisiplinan Penegakkan Protokol Covid-19, Letkol Inf Charles Alling mengatakan, Operasi Yustisi yang diterapkan pemerintah daerah melalui Surat Edaran (SE) Bupati Kukar terhitung sejak 1-14 Oktober 2020, sejauh ini tidak ada pelonjakan terkonfirmasi positif Covid-19 secara signifikan daripada sebelumnya.

Pihaknya sudah melaporkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kukar, Chairil Anwar secara tertulis maupun lisan jika hasilnya memang sangat positif.

"Sangat positif dalam meningkatkan disiplin protokol Covid-19 secara individu maupun institusi," kata Alling.

Hal ini berdasarkan hasil tracing dan reatment yang dilakukan Dinas Kesehatan sangat efektif dan tidak menunjukan perkembangan secara signifikan terkait masyarakat yang terpapar Covid-19.

 

View this post on Instagram

 

Meski dinilai merugikan banyak pihak, salah satunya pemerintah daerah karena sejumlah kewenangan ditarik ke pemerintah pusat, tidak membuat DPRD-Pemprov Kaltim setuju dengan keinginan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020) di DPRD Kaltim. DPRD-Pemprov Kaltim "hanya" berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co #samarinda #aksitolakomnkbuslaw #omnibuslaw #ruuciptakerja #uuciptakerja #kaltim #mahasiswabergerak #tolakomnibuslaw

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Oct 12, 2020 at 6:00am PDT

"Hal ini menjadi track record yang positif untuk mengurangi penyebaran Covid-19," katanya.

Alling berharap, dengan adanya operasi penerapan protokol Covid-19 yang sudah dilaksanakan ini, kedepannya zona merah di Kukar bisa bergeser ke zona orange dan jika terus dimaksimalkan kedepannya Kukar bisa jadi zona hijau.

[SUP | RWT]