Catatan Rizal Effendi (Jurnalis Senior, Mantan Wali Kota Balikpapan)

POLITIK dinasti menyeruak di Pilkada Serentak 2024 di Kaltim. Apalagi setelah beredar kabar bahwa seorang aktivis muda, Andi Muhammad Akbar, dilaporkan ke aparat hukum akibat postingannya yang mempertanyakan praktik politik dinasti. Dia dituduh melakukan ujaran kebencian dan menyerang pribadi.

Dalam debat pertama Pilwali Balikpapan di Hotel Novotel, Rabu (23/10) malam, isu politik dinasti kembali mengemuka. Terutama dari Paslon No 2, Rendy Ismail-Eddy Darmawan, dan Paslon No 3, Sabani-Syukri Wahid. Yang menyoroti hal ini adalah Eddy Darmawan yang mengajukan pertanyaan kepada Paslon No 3. Menurutnya, politik dinasti ramai diperbincangkan masyarakat Balikpapan. “Menurut pandangan Saudara, apakah politik dinasti memang terjadi di Balikpapan? Jika memang terjadi, seberapa serius masalahnya? Lalu, apa rencana Saudara untuk menghambat terbangunnya politik dinasti?” tanyanya.

Sabani berpendapat, meski tidak ada regulasi yang tegas melarang politik dinasti, praktik ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan menimbulkan kekecewaan masyarakat. “Kita harus membangun politik yang benar-benar murni berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak diwarnai kepentingan pribadi dan keluarga,” tandas Sabani.

Syukri menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk tidak terjebak dalam budaya politik dinasti. “Kita akan berkomitmen untuk tidak melestarikan budaya politik dinasti. Tidak akan memuluskan kepentingan keluarga dan kroni serta menghindari berbisnis selama berkuasa,” tegasnya.

Merespons pernyataan Paslon No 3, Rendy Ismail juga menegaskan bahwa politik dinasti adalah “penyakit demokrasi” yang menutup peluang bagi orang lain dan hanya menguntungkan kerabat. “Saya tidak akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Kami hanya ingin membangun pemerintahan yang adil, jujur, dan transparan. Katakan tidak pada dinasti,” tandasnya.

Kabar beredar bahwa perdebatan terkait isu tersebut membuat pendukung Paslon No 1, Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo, merasa tidak nyaman. Nyaris terjadi kericuhan antar pendukung di luar hotel. Untungnya, petugas keamanan sudah berjaga-jaga sehingga situasi tetap terkendali.

SINGGUNG KORBAN KDRT

Debat Pilwali Balikpapan berlangsung menarik. Saat menyampaikan visi misi, Paslon No 2, Rendy-Eddy (Ready), langsung mengemukakan berbagai persoalan kota seperti banjir, kelangkaan air bersih, kemacetan, antrean panjang BBM, kelangkaan gas LPG, hingga kemiskinan.

“Kota Balikpapan tidak lagi masuk 10 besar kota yang nyaman dihuni. Pendapatan warganya menurun, harga kebutuhan pokok semakin tinggi, dan upah minimum masih rendah,” tandas Rendy.

Paslon No 1, Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo, mengusung visi menjadikan Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni bagi semua dalam bingkai Madinatul Iman. Sedangkan visi Paslon No 3, Sabani-Syukri Wahid, adalah menata Balikpapan menuju kota yang nyaman, modern, dan sejahtera serta memberikan pelayanan terbaik dalam bingkai Madinatul Iman.

Soal kemiskinan memicu perdebatan antara Rahmad dan Sabani. Awalnya, Bagus Susetyo dari Paslon Rahmad menanyakan pandangan Paslon No 3 soal program BPJS yang dikaitkan dengan meningkatnya angka kemiskinan di Balikpapan.

“Saya heran mengapa jumlah orang miskin semakin banyak. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Apakah program-programnya belum tepat sasaran? Ini yang perlu kita evaluasi,” ujar Sabani.

Rahmad tampaknya tak terima dengan pernyataan itu. “Maaf, bukannya saya mau menyinggung Bapak sebagai mantan Sekda Provinsi Kaltim, tapi masa tidak tahu kalau angka kemiskinan di Balikpapan sudah turun?” balas Rahmad.

Sabani menjelaskan bahwa pernyataan mengenai meningkatnya angka kemiskinan justru berasal dari Bagus, pasangan Rahmad sendiri. “Bukan saya yang tidak tahu data, tapi Bapak Bagus sendiri yang menyatakan kemiskinan di Balikpapan meningkat,” timpal Sabani.

Terkait dengan BPJS gratis, ketiga paslon sepakat akan melanjutkannya. “Kami akan memberikan perlindungan yang setara bagi pekerja dan bukan pekerja. Ini adalah komitmen kami untuk kesejahteraan warga Balikpapan,” kata Rahmad.

Namun, menurut Syukri, Pemkot selama ini kurang memperhatikan segmen masyarakat seperti penyapu jalan dan pekerja upah rendah yang berada di bawah UMK. Dia menyebut penyapu jalan hanya menerima Rp2.150.000 dan pengambil sampah Rp2.700.000, yang masih dipotong BPJS 5 persen. “Nah, kita akan menanggung biaya mereka,” jelasnya.

Rahmad juga membantah data korupsi yang disampaikan Syukri mengenai aduan ke KPK. Menurut Syukri, data KPK dari 2021-2023 menunjukkan ada 312 pengaduan, dan Balikpapan memiliki aduan tertinggi dengan 41 kasus. “Ini bukti bahwa kota ini tidak lagi nyaman dalam aspek pemerintahan. Karena itu, kami akan melakukan berbagai langkah,” ucap Syukri.

Menurut Rahmad, data tersebut keliru. Hasil survei menunjukkan persepsi antikorupsi Balikpapan sebesar 9,14, dengan Indeks Persepsi Antikorupsi 3,5, yang mengkategorikan Balikpapan sebagai kota bersih dari korupsi. “Kita harus bicara data, jangan ada pengalihan isu seolah-olah kota Balikpapan tertinggi korupsinya,” tegasnya.

Rahmad juga mengajak paslon lain untuk bersama-sama memberantas korupsi. “Jika kita sudah mandiri dan sejahtera, mustahil dana APBD diselewengkan,” imbuhnya.

Dalam segmen lain, ada pernyataan menarik dari Rahmad yang menyebut adanya “ibu-ibu kurang ajar” dan menyampaikan ketidaksetujuannya jika masalah KDRT selalu dianggap kesalahan laki-laki. Pernyataan ini muncul dari pertanyaan Rendy dari Paslon No 2, yang mewakili suara perempuan terkait KDRT. Rendy bertanya, “Kedudukan perempuan sering kali masih lemah di mata hukum. Banyak perempuan korban KDRT belum mendapat jaminan perlindungan hukum. Apa langkah Saudara untuk memperbaiki dan memuliakan perempuan di hadapan hukum?”

Rahmad menyatakan setuju bahwa perempuan harus dimuliakan. “Jika ada masalah hukum, kita tindaklanjuti dengan melibatkan kepolisian dan pemerintah. Namun, jika yang bermasalah adalah etika atau moral, tentu kita harus mengedepankan adab. Perbaikan moral adalah yang utama,” ujar Rahmad.

Menurut Rendy, salah satu komitmen Paslon No 2 adalah untuk memuliakan dan memberdayakan perempuan serta memastikan keberpihakan hukum bagi korban KDRT.

Rahmad menambahkan bahwa KDRT seringkali dipicu oleh masalah ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dia menunjuk program BPJS gratis dan seragam sekolah gratis sebagai solusi untuk membantu kesejahteraan warga. “Insya Allah kami akan tingkatkan, termasuk pelatihan-pelatihan bagi warga,” tambahnya.

Meski debat berlangsung cukup seru, Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menilai bahwa dinamika debat masih kurang tajam. Menurutnya, para paslon lebih fokus pada pemaparan program kerja masing-masing ketimbang terlibat dalam perdebatan yang lebih mendalam. “Masing-masing ingin menonjolkan program kerjanya, sehingga perdebatan kurang begitu runcing,” tandasnya. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi   kaltimtoday.co