Kaltimtoday.co, Samarinda - Defisit anggaran dalam batang tubuh APBD Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program pembangunan daerah. Namun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut Ekti, pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi untuk menyikapi kondisi fiskal tersebut. Beberapa opsi yang dibahas antara lain pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga wacana penerapan pola kerja tiga hari dalam sepekan.

"Untuk memaksimalkan anggaran, pemotongan ini akan berpengaruh pada kegiatan perjalanan dinas. Bahkan yang terbaru ada wacana usulan kerja tiga hari dalam satu pekan," ujar Ekti.

Meski demikian, ia menegaskan efisiensi anggaran tidak akan menyasar program pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan dan perbaikan jalan provinsi yang hingga kini masih menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Kalau untuk proses pembangunan jalan tidak terpotong anggarannya, jadi harusnya bisa dimaksimalkan," katanya.

Selain infrastruktur, belanja rutin berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembayaran hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penggunaan APBD.

Ekti menjelaskan, anggaran untuk PPPK sulit dilakukan pengurangan mengingat jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini didominasi oleh pegawai berstatus PPPK.

"Kalau kita mau pangkas juga tidak bisa, karena kita sadari pejabat eselon I dan eselon II jumlahnya hanya beberapa orang saja, sementara sebagian besar ASN adalah PPPK," pungkasnya.

[RWT]