Kaltimtodau.co, Balikpapan - Kekosongan jabatan definitif di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan masih menjadi sorotan DPRD Balikpapan.

Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Balikpapan, Muhammad Najib menilai pemerintah kota setempat krisis SDM karena hingga saat ini banyak kepala organisasi perangkat daerah yang merangkap jabatan.

"Secara logika, ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja," terangnya kepada awak media belum lama ini.

Dia menyampaikan, bahwa banyak kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan yang merangkap jabatannya, seperti halnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merangkap jabatan sebagai Asisten I, Asisten II merangkap menjadi Direktur (Dirut) Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).

"Belum yang jabatan PJ, Plt seperti kekosongan di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD)," tuturnya.

Penempatan posisi seseorang memang hak prerogatif walikota, Tapi menurutnya, idealnya promosi atau rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) setidaknya punya analisa ukuran yang jelas.

"Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt (Pelaksana Tugas), maka bisa dikatakan pemkot krisis SDM," pungkasnya

[DIL | RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.