Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih mengkaji rencana digitalisasi pelayanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru memaksakan digitalisasi jika kondisi di lapangan belum mendukung.

“Kami belum berani terapkan aplikasi untuk BUMDes karena kami melihat dulu kesiapan masing-masing desa. Kalau belum siap, ya belum bisa dijalankan,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).

Saat ini terdapat 193 BUMDes aktif yang belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai untuk mengelola sistem digital secara optimal. Oleh Karena itu, pihaknya memilih pendekatan bertahap dan mengutamakan pembinaan terlebih dahulu.

“Bukan karena tidak mau, tapi karena belum. Kalau dipaksakan padahal belum dibutuhkan, nanti justru tidak berjalan. Kita tidak ingin menciptakan aplikasi yang hanya jadi formalitas tanpa manfaat,” tegasnya.

Pengalaman DPMD Kukar sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan tanpa kajian menyeluruh sering kali tidak berlanjut. 

Arianto menilai perlu melihat kondisi kebutuhan dan kemampuan implementasi di tingkat desa sebelum merancang sistem digital baru.

Digitalisasi sendiri akan tetap menjadi arah pengembangan pelayanan desa dan BUMDes. Namun pelaksanaannya harus relevan dengan kondisi dan kesiapan masyarakat desa.

“Yang penting itu bukan sekadar punya aplikasi, tapi aplikasinya bisa digunakan dan membawa manfaat” tuturnya.

DPMD Kukar saat ini masih mengandalkan aplikasi yang sudah terbukti berjalan efektif seperti Siskeudes dan Si Pacarkuda untuk urusan keuangan desa. Pola serupa akan menjadi acuan jika kelak aplikasi BUMDes benar-benar dikembangkan.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]