Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi ruang konsolidasi bagi instansi daerah dalam memperkuat koperasi desa, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan yang digagas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kukar ini bagian upaya penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai fondasi pengembangan ekonomi lokal. Pelatihan bertema “SDM dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2025” tersebut dihadiri Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Ahmad Irji’i. 

Irji mengungkapkan, DPMD Kukar mendapat mandat untuk memastikan seluruh desa dan kelurahan mengisi aplikasi pendataan lahan yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri dan digunakan oleh Kementerian Koperasi sebagai basis perencanaan.

“Tugas kami adalah mengoordinasikan pengisian data dari 193 desa dan 44 kelurahan agar semua informasi lahan bisa masuk ke sistem nasional,” kata Irji.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar wilayah telah menyelesaikan pengisian, sementara beberapa lainnya masih menemui kendala teknis.

“Masih ada beberapa desa yang tertunda karena persoalan akun atau akses aplikasi. Kami tetap mendampingi sampai semuanya tuntas,”sambungnya.

Ia menjelaskan, pendataan tidak hanya terpaku pada standar lahan 1.000 meter persegi, sebab kondisi tiap desa berbeda-beda. Karena itu, DPMD telah membuat klasifikasi berdasarkan tipologi lahan agar data yang masuk lebih akurat.

Dalam refleksi seusai pelatihan, Ahmad juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, terutama dalam aspek administrasi dasar.

“Masih banyak pengurus yang belum memahami pengelolaan koperasi secara teknis. Pelatihan seperti ini membantu memperkuat pemahaman dasar agar organisasi berjalan lebih tertib sebelum bicara soal pengembangan usaha,” sebutnya.

Ia juga menyebut bahwa koperasi yang memenuhi ketentuan berkesempatan mendapatkan dukungan anggaran hingga Rp3 miliar, termasuk pembangunan gedung dan biaya operasional.

Dari hasil pemetaan awal, sekitar 30 persen desa dan kelurahan di Kukar tercatat memiliki lahan sesuai ketentuan aplikasi SISKUDES, meski DPMD tetap mendorong seluruh wilayah menginput data apa adanya sesuai kondisi lapangan.

“Tidak semua desa memiliki lahan luas. Ada yang hanya puluhan meter, dan itu tetap harus dicatat sesuai kenyataan. Target kami seluruh pendataan selesai pada November,” tandasnya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]