Advertorial
DPRD Berau Soroti Ketimpangan Pendapatan dan Kinerja OPD dalam Rapat LKPj Bupati 2025

Kaltimtoday.co, Berau - DPRD Berau menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, Rabu (14/5/2025), di Gedung DPRD Berau.
Dalam sidang paripurna tersebut, rekomendasi DPRD dibacakan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Berdasarkan hasil evaluasi legislatif, sejumlah fraksi menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Berau, terutama pada sektor ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, Indeks Gini, ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, perlu mendapat perhatian.
Hal ini karena mengindikasikan pemerataan pendapatan Berau berada pada kondisi yang kurang baik jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Kaltim.
"Catatan lainnya yang perlu dibenahi adalah pengelolaan keuangan daerah yang masih belum proporsional," katanya.
Sementara itu, rekomendasi lain juga diberikan untuk sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara khusus, sebelas OPD yang masuk dalam catatan DPRD.
OPD yang masuk daftar tersebut antara lain BPBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, RSUD Abdul Rivai, Dinas Kesehatan, DPUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPMK, Disbudpar, Dinas Perikanan, dan Bapelitbang.
"Kami harapkan apa yang kami sampaikan dalam rekomendasi ini dapat menjadi bahan catatan dan evaluasi agar dapat memajukan pelayanan umum ke depan," tambah Subroto.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Bupati Berau Sri Juniarsih akan serius dan bersunguh-sungguh dalam mengevaluasi secara menyeluruh kinerja di setiap OPD sebagai bentuk menyelenggarakan tata kelola pemerintah dan pembangunan yang baik di segala bidang dan sektor.
"Segala koreksi, kritik dan saran yang membangun dari jajaran legislatif merupakan modal yang sangat berharga bagi kami dari Pemkab Berau untuk segera memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang masih ada menjadi koreksi untuk seluruh OPD," tegasnya.
[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]
Related Posts
- DPRD Berau Dorong Sinergi BKPSDM dan Dewas Korpri dalam Pengawasan CPNS Baru
- DPRD Berau Minta Pengawasan Proyek Pembangunan Diperketat untuk Jaga Kualitas
- Jelang Iduladha 1446 H, Rudi Minta Pemkab Berau Prioritaskan Perbaikan RPH Gunung Tabur
- DPRD Berau Dorong Perbaikan Gorong-Gorong Rusak di Jalan Poros Talisayan
- Thamrin Minta Dinkes Berau Aktif Tangani Dampak Pascabencana