Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menyebutkan bahwa, retribusi sampah non-PDAM yang telah diberlakukan sejak 1 Juli 2021 lalu merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, salah satu strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda perlu kebijakan yang kreatif seperti yang dilakukan DLH. Pasalnya retribusi sampah yang hanya diberlakukan bagi pelanggan non-PDAM tersebut sangat berpotensi dikembangkan.

"DLH harus intens melakukan komunikasi dan berkaloborasi dengan PDAM sebagai pendataan pelanggan, karena semua data harus disinkronkan. Jangan sampai salah sasaran saat melakukan penarikan retribusi," ungkap Fuad.

Dia meminta kepada Pemkot Samarinda agar berinovasi mengembangkan sampah tersebut menjadi sumber listrik ataupun sebagai bahan pupuk pertanian. Sehingga hal tersebut, dapat berdampak pada kenaikan PAD.

Selain itu, Politisi Gerindra ini menyampaikan agar DLH serius untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten. Juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelanggan non-PDAM yang menjadi sasaran utama retribusi sampah tersebut.

"Harus diberikan pelatihan juga kepada pihak yang melakukan tugas penarikan retribusi ini," tuturnya.

Dia pun berharap pihak DLH terus bekerja secara maksimal untuk kebersihan Kota Tepian, membersihkan sampah-sampah di parit, sungai dan tempat pembuangan sampah.

"Kami juga maklum bahwa armada yang dimiliki DLH saat ini masih minim. Kalau sampah lambat diangkut, jelas aromanya tidak baik bagi kesehatan warga setempat," tutup Fuad.

[SDH | ADV]