Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Analisis Data Ganda dan Invalid dalam rangka persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Acara ini diadakan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur di Grand Equator Hotel, Bontang, 7-9 September 2024.

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, menyatakan rapat ini merupakan upaya untuk memastikan akurasi data pemilih sementara (DPS) di tingkat kabupaten/kota.

"Kami melakukan pencermatan terhadap DPS karena data pemilih sangat fluktuatif, terutama di daerah dengan perubahan administrasi penduduk," katanya.

Iffa menjelaskan, fokus utama pertemuan ini adalah mengidentifikasi penyebab data ganda dan invalid, seperti kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga (NKK), serta memastikan semua pemilih terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai, termasuk TPS lokasi khusus.

“Setiap tengah malam, data pemilih terus diperbarui. Kami harus menganalisis penyebab data tidak valid, apakah karena pemilih pindah domisili atau kesalahan pencatatan NIK dan NKK,” jelasnya.

Verifikasi data dilakukan secara daring, berkoordinasi dengan provinsi lain untuk membandingkan data pemilih yang terdaftar ganda atau belum terdaftar.

KPU Kaltim berhasil mengurangi data ganda dari 2.636 menjadi 825 kasus. Data invalid terkait NIK tersisa 6 kasus, NKK 8 kasus, dan satu kasus pemilih di bawah umur yang segera diperbaiki.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, mengatakan kegiatan ini penting untuk menciptakan daftar pemilih yang komprehensif dan akurat.

"Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan sistem yang terinci, sistematis, dan masif, mulai dari Pantarlih, PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota. Validasi data harus sesuai prosedur," katanya.

Ia menegaskan, KPU berkomitmen mewujudkan data pemilih yang bersih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar dan kredibel.

“Ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin hak pilih warga negara,” tambah Ramaon.

Iffa juga mengungkapkan bahwa data ganda di Kaltim termasuk yang paling sedikit dibandingkan provinsi lain.

“Kami bersyukur data ganda di Kaltim relatif sedikit. Besok, kami akan mencermati sisa data ganda 825 kasus, sehingga dapat menjadi 0 dan tidak ada pemilih ganda. Ini diharapkan mendongkrak partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024,” pungkasnya.

[RWT | ADV KPU KALTIM]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp