Kaltimtoday.co - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pembacaan putusan terkait 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 daerah diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Selain itu, sembilan gugatan terkait sengketa Pilkada 2024 ditolak, sementara lima perkara lainnya tidak diterima. MK juga menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan PHPU Kada Kabupaten Puncak Jaya.

Sementara itu, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menyangkut PHPU Kada Jayapura, MK mengarahkan agar dilakukan revisi pada Keputusan KPU Kabupaten Jayapura mengenai penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024.

Hasil Putusan MK dalam Sengketa Pilkada 2024

A. Daftar Daerah yang Harus Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Berikut ini adalah daftar daerah yang diwajibkan MK untuk mengadakan PSU:

1. Kabupaten Pasaman (Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025)
2. Kabupaten Mahakam Ulu (Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025)
3. Kabupaten Boven Digoel (Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025)
4. Kabupaten Barito Utara (Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)
5. Kabupaten Tasikmalaya (Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025)
6. Kabupaten Magetan (Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025)
7. Kabupaten Buru (Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025)
8. Provinsi Papua (Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025)
9. Kota Banjarbaru (Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
10. Kabupaten Empat Lawang (Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025)
11. Kabupaten Bangka Barat (Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025)
12. Kabupaten Serang (Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025)
13. Kabupaten Pesawaran (Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025)
14. Kabupaten Kutai Kartanegara (Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
15. Kota Sabang (Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
16. Kabupaten Kepulauan Talaud (Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025)
17. Kabupaten Banggai (Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025)
18. Kabupaten Gorontalo Utara (Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025)
19. Kabupaten Bungo (Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025)
20. Kabupaten Bengkulu Selatan (Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025)
21. Kota Palopo (Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
22. Kabupaten Parigi Moutong (Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025)
23. Kabupaten Siak (Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025)
24. Kabupaten Pulau Taliabu (Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025)

B. Daftar Perkara yang Ditolak MK

Berikut adalah gugatan sengketa Pilkada 2024 yang ditolak oleh MK:

1. Kabupaten Pasaman Barat (Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025)
2. Kabupaten Puncak (Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025)
3. Kabupaten Jeneponto (Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025)
4. Kabupaten Mandailing Natal (Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025)
5. Kabupaten Berau (Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025)
6. Provinsi Bangka Belitung (Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025)
7. Kabupaten Aceh Timur (Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025)
8. Kabupaten Lamandau (Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025)
9. Kabupaten Buton Tengah (Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Daftar Perkara yang Tidak Diterima MK

Selain perkara yang ditolak, MK juga menyatakan lima perkara tidak diterima:

1. Kabupaten Mimika (Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025)
2. Kabupaten Halmahera Utara (Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025)
3. Provinsi Papua Pegunungan (Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025)
4. Kabupaten Belu (Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025)
5. Kabupaten Pamekasan (Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025)

[RWT]