Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan memberikan bantuan subsidi SPP dengan total sebesar Rp 15 M bagi seluruh sekolah swasta tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Balikpapan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi para orangtua murid di tengah pandemi Covid-19. Pemberian subsidi SPP ini berlangsung di Balai Kota, Senin (21/9/2020) dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Tak kurang dari 19.260 siswa SD/MI dan 12.874 siswa SMP/MTS akan menerima bantuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan apresiasinya atas adanya program tersebut.

“Bantuan semacam ini sangat diharapkan oleh para siswa dan orangtua di tengah pandemi. Oleh karena itu, kami berharap pemda kota dan kabupaten lainnya dapat meniru langkah Pemkot Balikpapan ini,” ujarnya.

 

View this post on Instagram

 

Satgas Covid-19 Kaltim mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat rendah, hanya 30 persen. Apa bukti masyarakat sudah tidak peduli dengan Covid-19? **) Koreksi infografis tertulis 18 Juli, yang benar 18 Agustus. #kaltim #infografis #samarinda #balikpapan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Aug 19, 2020 at 5:44am PDT

Wakil rakyat asal Kaltim itu menambahkan, di masa ini semua pihak harus bergotong royong demi menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

“Tidak mungkin hanya mengandalkan pusat saja. Kemarin dari kementerian sudah memberikan bantuan kuota sebesar 35 GB per bulan. Ada juga alokasi dana BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan selama Covid-19. Namun demikian, di luar itu kami harap pemda juga dapat menyalurkan APBDnya, karena sesungguhnya anggaran pendidikan banyak terdapat di daerah,” jelasnya.

Dia juga berharap, pemkab/kota lain di Kaltim dapat memberikan perhatian lebih terhadap sekolah swasta.

“Sekolah swasta adalah yang paling rentan, karena mengandalkan mayoritas biaya dari orangtua murid. Langkah Pemkot Balikpapan sudah tepat dengan menyasar mereka. Saya harap ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah kota/kabupaten lainnya, agar tidak ada yang merasa dianaktirikan.” pungkasnya.

[RWT]