Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kehadiran angkutan roda tiga atau Bajaj berbasis aplikasi di Kecamatan Tenggarong belum bisa dinikmati masyarakat dalam waktu dekat.

Meski armada telah disiapkan, layanan tersebut masih tertahan proses perizinan di tingkat daerah.

Kondisi ini terungkap saat Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Wabup Kukar), Rendi Solihin, meninjau langsung basecamp Max Ride yang dikelola PT Vahana Bajaj Sukses, Jumat (10/4/2026).

Dalam inspeksi itu, Rendi mengatakan, secara administratif kendaraan sudah layak digunakan di jalan. Seluruh unit bahkan telah dilengkapi dokumen seperti STNK. Namun, statusnya sebagai angkutan umum belum memenuhi ketentuan karena izin operasional belum rampung. 

Oleh sebab itu, selama proses tersebut belum selesai, pihak pengelola diminta menahan diri untuk tidak menjalankan layanan, termasuk menarik biaya dari penumpang.

“Untuk sementara kami imbau tidak beroperasi dulu sampai izin lengkap,” kata Rendi.

Penundaan ini, menurutnya, penting agar operasional nantinya berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Di sisi lain, keberadaan bajaj berbasis aplikasi dinilai membawa peluang ekonomi, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal yang terlibat sebagai pengemudi maupun pendukung operasional.

Meski begitu, sejumlah aspek teknis masih perlu difinalisasi, mulai dari jumlah armada yang diizinkan hingga skema tarif yang akan diberlakukan. Pemerintah daerah bersama DPRD disebut tengah menyusun regulasi sebagai dasar hukum operasional angkutan tersebut.

“Kami telah berkoordinasi dengan DPRD untuk menyusun dasar hukum melalui peraturan daerah,” tuturnya.

Selain itu, potensi dampak terhadap lalu lintas juga menjadi perhatian. Kendati demikian, kondisi jalan di Tenggarong saat ini dinilai masih sebatas padat dan belum masuk kategori macet.

Rendi memastikan, layanan bajaj berbasis aplikasi baru dapat beroperasi setelah seluruh perizinan diselesaikan dan aturan resmi ditetapkan. Tanpa itu, operasional tidak akan diizinkan berjalan.

“Kalau sudah ada aturan yang jelas, baru bisa berjalan,” tandasnya.

[RWT]