Kaltimtoday.co, Tenggarong - Penataan kawasan permukiman kumuh di Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. 

Dari total kawasan kumuh yang terdata mencapai sekitar ratusan hektare, Pemkab Kukar hanya memiliki kewenangan menangani wilayah dengan luasan di bawah 10 hektare. Sementara kawasan yang lebih luas menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Kondisi tersebut mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi agar penataan permukiman dapat berjalan lebih menyeluruh.

Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil menjelaskan, penanganan kawasan kumuh tidak bisa hanya mengandalkan pembenahan bangunan rumah. Ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi agar suatu lingkungan dapat dikategorikan sebagai kawasan permukiman layak huni.

Penilaian tersebut mencakup tujuh aspek, yakni keteraturan bangunan, kualitas jalan lingkungan, drainase, ketersediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, serta proteksi kebakaran.

Artinya, peningkatan kualitas permukiman juga harus menyentuh fasilitas dasar yang digunakan masyarakat setiap hari. Mulai dari akses jalan, saluran pembuangan air, hingga sistem pengelolaan sampah dan perlindungan terhadap risiko kebakaran.

"Total kawasan kumuh yang terdata sekitar 146 hektare. Penanganannya terbagi berdasarkan luasan wilayah. Kabupaten menangani kawasan di bawah 10 hektare, sedangkan yang melebihi luasan tersebut menjadi kewenangan provinsi," kata Aidil.

Menurutnya, pembagian tanggung jawab tersebut membutuhkan komunikasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan di lapangan. Karena itu, Disperkim Kukar berencana membangun pembahasan lebih lanjut bersama dinas terkait di tingkat provinsi. 

"Ada keinginan dari pemerintah provinsi untuk ikut mengambil bagian dalam penataan kawasan kumuh di Kukar," sambungnya.

Aidil berharap, koordinasi tersebut dapat menghasilkan pola kerja bersama yang lebih terarah. Dengan pembagian tugas yang jelas, penanganan kawasan kumuh diharapkan tidak berjalan secara parsial dan dapat menjangkau seluruh wilayah sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.

Sementara itu, untuk kawasan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Kukar, sejumlah penanganan telah diselesaikan. Di antaranya berada di Desa Loa Duri dan Desa Teluk Dalam.

Namun demikian, upaya peningkatan kualitas permukiman masih perlu dilanjutkan secara bertahap. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dinilai menjadi kunci agar kawasan yang belum tertangani dapat memperoleh perhatian sesuai kebutuhan.

"Penataan kawasan kumuh membutuhkan kerja bersama. Kami berharap koordinasi antara kabupaten dan provinsi bisa berjalan baik sehingga penanganannya memberikan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]