Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa percepatan penanganan kawasan kumuh tidak bisa lagi dilakukan dengan pola kerja sektoral. Program penataan berbasis kawasan yang kini tengah disiapkan membutuhkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama untuk memenuhi tujuh indikator kumuh sebagaimana ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pendekatan kolaboratif dianggap menjadi kunci agar penataan tidak hanya menyentuh satu aspek, tetapi membenahi lingkungan secara menyeluruh.

Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Samarinda, Ronny Surya, menyampaikan bahwa sejumlah infrastruktur dasar memang berada dalam kewenangan bidang permukiman. Namun, banyak komponen lain yang memerlukan keterlibatan OPD berbeda. 

“Sanitasi misalnya, berhubungan dengan OPD lain. Pengelolaan persampahan juga harus bersama dinas terkait. Proteksi kebakaran jelas dengan Damkar. Distribusi air bersih melibatkan PDAM,” ujar Ronny.

Ronny menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus direncanakan secara komprehensif sejak awal. Setiap indikator, kata Ronny, mulai dari akses air bersih, drainase lingkungan, sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, ruang terbuka, hingga mitigasi kebakaran saling berkaitan dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu sektor. 

Karena itu, Disperkim akan menggelar pertemuan bersama kelurahan, kecamatan, OPD teknis hingga para ketua RT guna memastikan seluruh kebutuhan kawasan tercakup dalam rencana pembangunan. 

Lebih jauh, ia menyebut bahwa pendekatan penanganan berbasis unit rumah memang memberi perbaikan pada skala bangunan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan lingkungan secara menyeluruh. 

Penataan berbasis kawasan dinilai lebih efektif karena menyentuh akar masalah dan menghadirkan perubahan yang lebih terasa bagi warga. “Dengan memperkuat kolaborasi lintas OPD, hasil penataan bisa lebih komprehensif dan sesuai standar kawasan sehat,” katanya.

Namun, tantangan anggaran masih menjadi hambatan utama. Ronny tidak menampik bahwa pemotongan anggaran nasional berdampak pada daerah, termasuk Samarinda. Saat ini pihaknya tengah mengupayakan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terpadu dari pemerintah pusat. 

Jika pendanaan mencukupi, Disperkim menargetkan semakin banyak kawasan dapat ditata setiap tahun. “Kalau anggaran memungkinkan, kami siap menyelesaikan penanganan kawasan kumuh secara lebih luas dan cepat,” tegasnya.

Ronny menambahkan, seluruh upaya ini sejalan dengan misi Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk mewujudkan kota yang layak huni melalui penguatan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Ia berharap penanganan kawasan kumuh tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga didorong kolaborasi lintas OPD dan dukungan pusat.

“Semoga program ini dapat menghadirkan kawasan sehat yang benar-benar terukur dan memberikan dampak langsung bagi warga,” tutup Ronny.

[NKH | RWT]