Advertorial

Kembali Raih Opini WTP, DPRD Berau Ingatkan Pemkab Soal Serapan Anggaran OPD yang Belum Maksimal

Rizal — Kaltim Today 12 Mei 2023 14:27
Kembali Raih Opini WTP, DPRD Berau Ingatkan Pemkab Soal Serapan Anggaran OPD yang Belum Maksimal
Ketua DPRD Berau, Madri Pani. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Berau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau atas capaian predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat opini WTP ini merupakan yang keenam kalinya dari hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. 

Ketua DPRD Berau, Madri Pani memberikan apresiasi atas upaya sinergisitas yang dilakukan antara legislatif dan eksekutif, sehingga diterimanya opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD ini.

“Alhamdulillah saya mengucapkan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian WTP. Semoga ini menjadi penyemangat untuk lebih profesional,” kata Madri, Jumat (12/5/2023).

Dia berharap, Pemkab tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, sinergisitas dengan semua pihak dalam membangun Berau menjadi lebih baik ke depannya.

“Saya berharap ini menjadi penyemangat untuk lebih profesional ke depan, tata kelola keuangannya lebih bagus, daya serap keuangannya lebih baik, sehingga ini bisa menyejahterakan masyarakat,” harapnya.

Meski mendapat predikat WTP dalam pengelolaan keuangan, namun menurut Madri Pani masih ada hal-hal yang menjadi catatan dan perlu dibenahi. Seperti serapan anggaran beberapa OPD yang dianggap belum maksimal.

“Kenapa terjadi banyak Silpa, karena serapan OPD ada yang belum maksimal. Kedua perencanaannya tidak matang,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam menentukan program, saat ini sudah diterapkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Dengan sistem ini, segala program sudah seharusnya direncanakan dengan matang sesuai dengan skala prioritas. Namun, kata Madri Pani, masih ada kampung-kampung yang merasa belum tersentuh pembangunan. Sementara setiap tahun, masih terjadi Silpa.

“Padahal ada namanya Musrenbang kampung dan kecamatan. Dari musyawarah kampung, diambil skala prioritas. Jadikan prioritas 1 dan diinput kecamatan. Kecamatan menyampaikan ke kabupaten. Makanya ke depan, jangan sampai ada kampung terbengkalai, artinya tidak tersentuh, sementara ada Silpa,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya belum prioritas tapi diprogramkan. Misal, ada infrastruktur jalan yang masih bagus, tapi dianggarkan untuk peningkatan.

“Aspalnya masih bagus, tapi diaspal lagi. Kan kasihan yang dikampung ada jalan yang belum tersentuh. Masyarakat meringis dengan kondisi jalan tapi tidak tersentuh,” bebernya.

Dirinya juga selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah jika ada program dari kampung yang masuk skala prioritas, harus dikerjakan agar serapan anggaran menjadi lebih baik. 

“Mudahan ini menjadi evaluasi kinerja pemerintah baik legislatif maupun eksekutif,” tandasnya.

[RWT | ADV DPRD BERAU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya