Kaltimtoday.co - Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan berhenti beroperasi sementara waktu. Mandeknya aktivitas penyuplai gizi ini terjadi akibat belum cairnya kucuran anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Merespons kondisi mandeknya operasional di tingkat bawah tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, angkat bicara. Ia menyatakan bahwa BGN saat ini tengah melakukan penataan ulang (restrukturisasi) postur anggaran serta penguatan internal organisasi demi memastikan program prioritas Kepala Negara ini dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel ke depan.

“Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik (Kepala BGN) lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya,” ujar Dudung saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Banyak Dapur MBG Tabrak Aturan Perizinan Standardisasi

Lebih lanjut, Dudung mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh perhatian dan evaluasi serius terhadap maraknya dapur MBG di lapangan yang terdeteksi belum memenuhi aspek persyaratan hukum serta legalitas perizinan sesuai standar higienis yang ditetapkan. Rapor merah prasyarat fungsional ini menjadi bagian dari agenda pembenahan yang tengah digarap bersama BGN.

“Nah, jelas nanti kita akan membantu. Saya yakin tenaga dari BGN itu kan sangat terbatas. Tugas saya untuk memastikan program prioritas presiden ini harus berjalan,” kata mantan Kasad tersebut menegaskan fungsi pengawasan KSP.

Selain mengurai benang kusut tata kelola keuangan, pertemuan intensif antara KSP dan Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, juga menelurkan rencana ekspansi program MBG di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemerintah kini tengah merumuskan skema kerja sama taktis dengan korporasi swasta maupun BUMN yang beroperasi di perimeter wilayah 3T. Pendekatan ini akan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) untuk menyokong pembangunan fisik dan operasional dapur MBG, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan belanja pada postur APBN.

“Untuk wilayah 3T, terdapat rencana agar pembangunan dan pengelolaan sejumlah dapur dapat didukung oleh perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi melalui program CSR sehingga manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” urai Dudung menjelaskan alternatif pembiayaan.

Temuan Praktik Jual Beli Lokasi dan Manipulasi Data Siswa

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga membongkar adanya anomali berupa praktik jual beli lokasi dapur MBG yang memicu ketidaksesuaian data (mismatch) antara jumlah target penerima manfaat yang direncanakan dengan realisasi riil di atas lapangan.

Dudung membeberkan temuan di mana terdapat sejumlah klaster dapur MBG yang pada rancangan awal diproyeksikan untuk melayani hingga 3.000 jiwa penerima manfaat. Namun, setelah diverifikasi secara berkala, realisasi serapan siswa di beberapa titik tersebut ternyata zonk alias jauh berada di bawah target kuota minimum.

Kondisi manipulatif ini menjadi fokus utama pembersihan data oleh pemerintah agar penyaluran dana insentif dan sokongan logistik operasional dapat disesuaikan secara presisi dengan data berbasis nomor induk kependudukan resmi. “Kami ingin memastikan seluruh perencanaan didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang sebenarnya sehingga program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Berdasarkan data statistik siber terbaru yang dipaparkan dalam forum tersebut, total infrastruktur penunjang yang tercatat di dalam sistem administrasi nasional saat ini berjumlah sekitar 27.877 dapur MBG, baik yang berstatus aktif beroperasi maupun yang masih dalam fase verifikasi instansi.

[RWT]