TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Pemkab Kukar menegaskan komitmennya untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyatakan pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kukar 2027, Aulia menekankan bahwa seluruh wilayah harus mendapatkan perhatian yang merata. Ia tidak ingin pembangunan hanya terfokus pada daerah yang memiliki perwakilan politik saja.

"Karena kita tidak menginginkan ketika tidak ada perwakilan di suatu tempat maka itu tidak tersampaikan, sehingga ini ketinggalan. Jadi nanti PU memang bekerja, benar-benar melihat itu," kata Aulia di Aula Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).

Aulia memaparkan tiga prioritas utama pembangunan infrastruktur jalan di Kukar. Pertama, memastikan konektivitas antar-ibu kota kecamatan. Saat ini, fokus utama adalah menghubungkan Muara Muntai dan Muara Wis yang belum terintegrasi dengan 18 kecamatan lainnya.

Prioritas kedua adalah mendukung distribusi ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan diarahkan untuk mempermudah akses hasil produksi pertanian dan peternakan menuju pasar agar aktivitas ekonomi warga berjalan optimal.

Ketiga, pemerintah daerah fokus pada aksesibilitas menuju pusat pelayanan publik. Mobilitas masyarakat menuju puskesmas, sekolah, hingga tempat ibadah harus dipastikan berjalan lancar melalui infrastruktur yang memadai.

"Termasuk juga jalan lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu juga bisa berjalan dengan baik," tutur Aulia menambahkan.

Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan ruas-ruas jalan yang masih mangkrak atau belum selesai. Hal ini termasuk memastikan konektivitas dari tingkat desa menuju jalan poros utama di wilayah Kutai Kartanegara.

Selain teknis pembangunan, Aulia juga menyoroti pentingnya peran media dalam skema pembangunan pentahelix. Ia berharap media aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap realisasi kebijakan di lapangan.

"Kita harap juga teman-teman media bisa membantu kita melakukan monitoring evaluasi apakah kerangka kebijakan ini benar-benar terlaksana dengan baik di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.

[TOS]