Kutim

Legislator Gerindra Minta DLH Tegas Terhadap Perusahaan ‘Nakal’ di Kutim

Kaltimtoday.co, Sangatta – Masih sering munculnya laporan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, baik tambang maupun perkebunan sawit membuat anggota DPRD Kutim, Yan Ipui gerah dan meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tegas dalam pemberian sanksi terhadap perusahaan ‘nakal’ yang tak mempedulikan limbah dari aktivitas perusahaannya.

Yan ingin DLH memperketat dan memaksimalkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kutim.

Baca juga:  Pemkot dan DPRD Samarinda Gelar Rapat Paripurna Bahas Laporan LKPJ 2019

Langkah ini, menurutnya harus dilakukan oleh DLH untuk mencegah adanya aksi ‘nakal’ perusahaan yang dapat berakibat fatal terhadap lingkungan hidup baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang.

Mengingat, kerusakan lingkungan akan mempunyai dampak berantai yang kemungkinan besar efeknya akan dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya di Kutim.

Baca juga:  Ratusan Kilometer Jalan di Kutim Alami Kerusakan, Pjs Bupati: Akan Diperbaiki Secara Bertahap

“Pengawasan maksimal dan optimal saya rasa itu adalah langkah preventif terbaik yang harus dilakukan oleh dinas terkait yakni DLH, jika perlu mungkin tindakan tegas musti diambil oleh DLH dengan menjerat pelaku melalui peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi berat, sehingga perusahaan tidak sembarangan dan memperhatikan serius tata kelola limbah mereka agar tidak masuk dan mencemari lingkungan,” tuturnya saat dikonfirmasi, Jumat (2/7/2021).

Terkait kendala anggaran yang sering dikeluhkan oleh DLH Kutim dalam melakukan pengawasan, politisi Partai Gerindra ini menyarankan agar Dinas tersebut membuat rancangan program penganggaran terkait kegiatan pengawasan dan di ajukan ke Bupati secara langsung mengingat pentingnya pengawasan terhadap perusahaan.

Baca juga:  DPRD Kutim Beri Catatan dan Rekomendasi LKPJ TA 2020

Dirinya secara tegas juga menyampaikan akan membantu menyuarakan dan mengawal program anggaran bagi DLH Kutim untuk melakukan pengawasan melalui Banggar DPRD, sehingga anggaran operasional untuk pengawasan dapat maksimal sehingga kinerja DLH dalam mencegah pengrusakan lingkungan juga dapat optimal.

“Kalau DLH sampai tidak punya anggaran untuk melakukan pengawasan itu keterlaluan. Mengingat banyaknya perusahaan tambang dan kelapa sawit sangat b6nyak di Kutim. Kami akan ikut membantu memastikan mereka dapat memiliki anggaran yang cukup melalui Banggar DPRD, karena dari sisi itulah kami bisa membantu,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close