Kaltimtoday.co, Kutai Timur - Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, cukup kecewa lantaran pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim 2024 mundur tak sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. 

Politisi PPP ini menjelaskan, pangkal dari molornya pembahasan  APBD ini adalah kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya. Walhasil, tahapan pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Kalau sudah begini, nanti bisa agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” bebernya ketika ditemui di kantornya, Bukit Pelangi, belum lama ini. 

Lantaran adanya perubahan sistem, Joni kemudian mendesak Pemkab Kutim mengadakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi pegawai pemerintah. Khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.

Menurutnya, ini penting dilakukan Pemkab Kutim agar seluruh pegawainya memahami perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. 

Hal tersebut sebagai upaya langkah persiapan penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang akan segera dilaksanakan ke Kalimantan Timur (Kaltim).

“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita, sehingga membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tegas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

[RWT | ADV DPRD KUTIM]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.