Daerah
Pemprov Kaltim Minta Maaf atas Molornya Distribusi Seragam Gratis, Sinkronisasi Data Siswa Baru Jadi Alasan
Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan siswa atas keterlambatan pendistribusian program seragam sekolah gratis tahun ajaran 2026. Disdikbud Kaltim menyebut keterlambatan dipicu proses validasi data siswa baru yang masih dinamis, meski secara administratif seluruh tahapan pengadaan disebut masih berjalan sesuai kontrak.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin menyadari bahwa terjadi keterlambatan pendistribusian seragam sekolah dalam program Seragam Sekolah dan perlengkapannya pada jenjang SMA/MA, SMK dan SLB tahun 2026 ini.
"Kami sangat memahami bahwa seragam ini merupakan kebutuhan penting bagi para siswa untuk memulai tahun ajaran baru dengan lancar," sebut Armin.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa secara administratif dan operasional tidak ada keterlambatan. Seluruh proses pengadaan, produksi, hingga distribusi saat ini sedang berjalan secara simultan dan tepat waktu sesuai dengan klausul kontrak kerja yang disepakati.
"Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi penuh pada setiap tahapan proses yang sedang
berjalan," tambahnya.
Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan operasional di lapangan, pihaknya bersama seluruh tim mitra produksi sedang bekerja guna mempercepat penyelesaian dan pendistribusian seragam ke sekolah-sekolah.
Armin menyebut, beberapa kendala yang dihadapi di antaranya fluktuasi data siswa baru yang belum final, hingga verifikasi dan sinkronisasi data ukuran seragam siswa.
"Data agregat jumlah siswa dan ukuran baju di tiap sekolah terus berubah. Penyedia tidak bisa memproduksi seragam secara massal jika data final dari pihak sekolah belum terkunci, karena berisiko tinggi menciptakan surplus (kelebihan)," ujarnya.
Selain itu, proses produksi tertunda karena tim produksi harus melakukan verifikasi ulang secara manual ke pihak sekolah demi mencegah kesalahan ukuran (baju kekecilan atau kebesaran).
"Produksinya sekarang secara klaster. Sekolah-sekolah yang datanya sudah 100% final dan valid langsung didahului proses produksinya tanpa menunggu sekolah lain selesai," tutup Armin.
[RWT]
Related Posts
- PWM Kaltim Prihatin Korupsi Marak, Minta Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- Pemprov Kaltim dan BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan SIPATUH NAKER untuk Awasi Perusahaan
- Transparansi Jadi Prioritas, KONI Kaltim Bangun Sistem Keuangan Digital
- Program Seragam Gratis Pemprov Kaltim Potensi Molor Lagi, SMKN 1 Samarinda: Timbul Kecemasan Orang Tua dan Siswa
- Pemprov Kaltim Bantu 63 Pokdakan pada 2026, Benih Ikan Masih Jadi Bantuan Terbanyak









