TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menyerahkan bantuan logistik untuk mendukung operasional relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Jumat (16/10/2026).

Yani menyampaikan bahwa penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap para relawan yang bertugas menangani bencana kebakaran di lapangan.

Namun, berdasarkan hasil pengecekan langsung di lokasi, ia menyoroti jumlah peralatan yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk menunjang operasional relawan secara optimal.

"Bukan berarti tidak ada, tetapi jumlahnya masih kurang. Ini yang perlu kita pastikan menjadi prioritas dibandingkan kebutuhan lainnya," kata Yani.

Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dibangun sejak awal karena peristiwa kebakaran dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan yang datang secara mendadak saat kejadian berlangsung, melainkan harus memastikan seluruh peralatan dan sarana siap sebelum dibutuhkan.

Kebutuhan mendesak para relawan tersebut mencakup berbagai komponen vital, mulai dari selang pemadam, perlengkapan keselamatan, alat pelindung diri (APD), hingga pasokan bahan bakar minyak untuk operasional.

Oleh karena itu, DPRD Kukar berkomitmen mendorong pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran agar masuk sebagai skala prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

"Melalui APBD, khususnya untuk tahun anggaran 2027, kami akan memastikan dukungan terhadap pengadaan infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan kebakaran. Menurut saya, kebutuhan tersebut harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Yani mengungkapkan, sebagian anggaran untuk kebutuhan sarpras pemadam sebenarnya telah dialokasikan pada tahun ini, namun realisasi di lapangan berjalan lambat akibat terkendala Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sempat tertahan, keterbatasan dana, serta adanya pembatasan teknis.

Kondisi tersebut dinilainya perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar proses pengadaan peralatan kebencanaan tidak kembali terhambat di masa mendatang, mengingat pengadaan tahun ini pun belum mencukupi kebutuhan seluruh relawan.

"DPRD sudah memastikan dukungan anggaran, tetapi pengadaan peralatan belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran dan adanya pembatasan dalam pelaksanaannya," ujar Yani.

Ia juga menekankan bahwa penyediaan sarana pemadam kebakaran tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan Tenggarong, melainkan harus menjangkau posko relawan di seluruh kelurahan hingga kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Infrastruktur kebencanaan dinilai harus didahulukan dibandingkan proyek fisik lainnya seperti pembangunan jalan, karena dampaknya berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa dan aset masyarakat.

"Ketika jalan belum dibangun, masyarakat masih bisa menggunakan jalur yang tersedia. Sementara itu, jika peralatan pemadam kebakaran tidak tersedia saat kebakaran terjadi, kita tidak mungkin hanya mengandalkan bantuan yang datang secara spontan. Pemerintah harus menyiapkannya sejak awal," jelasnya.

Selain perlengkapan perorangan relawan, ketersediaan fasilitas pendukung seperti hidran air dan tandon penampungan juga harus dipastikan berfungsi baik di area rawan kebakaran.

Ia berharap kepastian dukungan anggaran dan kelengkapan fasilitas penunjang dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat respons penanganan kebakaran di seluruh kawasan Kutai Kartanegara.

"Semua harus dipastikan tersedia, termasuk pasokan air sebagai kebutuhan utama dalam penanganan kebakaran," pungkasnya.

[TOS | ADV DPRD KUKAR]