Kaltimtoday.co, Samarinda - Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyampaikan tanggapannya terkait kasus yang terjadi di Muara Kate, Kabupaten Paser. Kasus yang telah berlangsung lebih dari sebulan ini mencuat akibat konflik penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang dan menimbulkan insiden tragis yang memakan korban jiwa.

Akmal Malik menegaskan bahwa kasus ini berada di ranah penegakan hukum, bukan kewenangan langsung pemerintah daerah. Meski begitu, ia menyatakan akan terus membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait guna memastikan penyelesaian yang adil.

"Tentunya kita harus perhatian, karena ini adalah ranah penegakan hukum. Kita berharap aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sistematis dan memuaskan masyarakat," ujar Akmal saat ditemui di Bandara APT Pranoto, Rabu (18/12/2024).

Akmal menyebutkan bahwa ia akan segera berkomunikasi dengan Kapolda Kaltim untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus ini. Akmal juga berencana memanggil 48 inspektur pertambangan yang mewakili pemerintah pusat dalam waktu dekat.

"Insha Allah mungkin Jumat kita usahakan komunikasi, saya akan meminta Kadis ESDM berkomunikasi dengan pengawas pertambangan. Kita ingin tahu apa yang sudah dan harus dilakukan terkait persoalan ini," jelasnya.

Akmal juga menyinggung pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dengan Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan langsung atas pengawasan tambang.

“Karena bagaimanapun harus ada komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Kita akan lakukan langkah preventif agar permasalahan seperti ini tidak terulang," pungkasnya.

[RWT]