Kaltimtoday.co, Samarinda - Program seragam gratis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga siswa baru. Namun, SMKN 1 Samarinda berharap proses distribusi tahun ini tidak kembali molor seperti tahun lalu.

Dari keterangan Disdikbud Kaltim, distribusi seragam gratis tersebut ke sekolah akan jatuh pada Agustus-September 2026. Sedangkan, masa sekolah untuk siswa baru sudah berlangsung pada Juli ini.

Tenaga Pendidik SMKN 1 Samarinda, Mohammad Samhari menilai bahwa program seragam gratis sudah bagus. Namun saja distribusinya selalu mengalami keterlambatan.

"Program seragam gratis ini sangat berarti, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, keterlambatan distribusi justru menimbulkan kebingungan sekaligus kecemasan bagi sebagian orang tua dan siswa baru," ucapnya pada Rabu (15/07/2026).

Dari pihak sekolah, Samhari berusaha menenangkan siswa agar tetap mengikuti kegiatan dengan rapi dan baik. Pihaknya juga mengimbau siswa dan orang tua untuk bersabar sambil menunggu proses penyaluran.

Ia menjelaskan, sebagian siswa memang sudah membeli seragam sendiri, tetapi sebagian lainnya masih menunggu bantuan dari pemerintah provinsi. Meski dalam prosesnya, sekolah sudah melakukan pendataan untuk penerima seragam gratis tersebut.

"Tahun lalu kalau tidak salah sekitar bulan November baru diterima. Jadi memang cukup lama setelah MPLS selesai. Karena sudah mengalami hal itu tahun lalu, harapan kami tahun ini jangan sampai terlalu lama lagi," sebutnya.

Tercatat, jumlah siswa yang sudah daftar ulang di SMKN 1 Samarinda sebanyak 426 siswa, dan itu menjadi bagian dari data penerima bantuan seragam gratis.

Sementara itu, Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo mengkritik keras terhadap keterlambatan distribusi seragam gratis. Ia meminta agar pemerintah provinsi bisa evaluasi terhadap kejadian distribusi seragam di tahun lalu.

"Harusnya ada evaluasi. Korban dari keterlambatan ini adalah siswa sebagai penerima pendidikan. Program seperti ini mestinya dipikirkan matang, bukan membebani rakyat atau wali siswa," imbuhnya.

Buyung menilai, keterlambatan distribusi membuat orang tua siswa harus membelikan seragam secara mandiri, saat masa sekolah dimulai. Anggaran seragam gratis pun cukup besar, yakni sebesar Rp 65 miliar terhadap puluhan ribu siswa di Kaltim.

"Anggaran yang besar jadi sia-sia, Karena orang tua tetap membeli seragam," tegas Buyung.

Buyung menambahkan, pemerintah harus tegas mengevaluasi siapa yang mengerjakan program seragam gratis tersebut. Siswa berhak mendapatkan kepastian hak atas program seragam gratis tepat waktu sebelum masa sekolah dimulai.

"Kepala daerah harus berani menegur, jangan hanya tegas soal bisnis, tapi juga soal pelayanan publik," tutupnya.

[RWT]