SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim senilai Rp 8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.

Sri Wahyuni menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut memiliki alasan teknis yang kuat, yakni untuk menunjang mobilitas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dalam menjangkau wilayah pelosok dengan medan yang sulit.

Menurut Sri, Gubernur sering melakukan peninjauan langsung ke titik-titik tujuan di pedalaman untuk memastikan kondisi riil di lapangan, seperti saat berkunjung ke wilayah Sotek dan Bongan.

"Gubernur itu kalau meninjau lokasi, ingin benar-benar sampai ke titik tujuan. Pernah ke Sotek dan Bongan, informasinya sempat tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tetapi beliau ingin tahu sejauh mana akses itu bisa ditembus," ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Jumat (20/2/2026).

Sri mengaku pernah mendampingi kunjungan kerja di mana Gubernur harus berganti kendaraan karena medan yang tidak memungkinkan untuk dilalui mobil sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya kendaraan yang mumpuni.

Kendaraan kepala daerah, lanjut Sri, memang harus mampu menjangkau berbagai kondisi medan di Kalimantan Timur agar proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur jalan bisa dilakukan secara tepat.

"Jadi ketika beliau hendak mengambil keputusan, misalnya terkait dukungan pembangunan jalan, beliau tahu langsung kondisinya seperti apa, sampai di mana aksesnya, dan apa saja tantangannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri menambahkan bahwa pembukaan akses jalan tersebut memiliki dampak besar bagi mobilitas dan potensi ekonomi baru, terutama dalam mendukung konektivitas antarwilayah menuju kawasan perbatasan hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gubernur disebut tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat ini, tetapi juga jangka panjang. Jika akses dibuka, dampaknya akan dirasakan oleh wilayah tetangga seperti Kalimantan Utara dan juga IKN yang tengah berkembang.

Terkait spesifikasi kendaraan, Sekda menjelaskan bahwa mobil yang dipilih memang dirancang untuk medan berat (off-road), namun tetap representatif untuk menjalankan fungsi kedinasan lainnya.

"Artinya ada kendaraan yang bisa ke medan berat, tetapi juga tetap representatif untuk kegiatan resmi, seperti menjemput tamu atau kunjungan ke IKN," tambah Sri.

Menanggapi kritik masyarakat yang menilai pengadaan tersebut berlebihan di tengah isu efisiensi, Sri menyebut penjelasan teknis sebelumnya telah disampaikan oleh pejabat terkait. Ia pun memastikan kendaraan tersebut saat ini sudah digunakan untuk menunjang tugas gubernur.

"Sudah operasional setahu saya," ungkap Sri singkat saat ditanya mengenai status penggunaan mobil dinas tersebut.

Berdasarkan data pada situs INAPROC Pemprov Kaltim, pengadaan satu unit mobil dinas tersebut menggunakan anggaran tahun lalu dengan nilai mencapai Rp 8,5 miliar.

Mobil dengan spesifikasi SUV Hybrid tersebut diketahui memiliki kapasitas mesin 2.996 cc dengan tenaga 434 HP, serta dilengkapi baterai 38,2 kWh yang mampu menghasilkan torsi hingga 620 Nm.

[TOS]