Oleh: Andi Muhammad Abdi (Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UINSI Samarinda)

KEHIDUPAN politik yang sehat tidak hanya ditandai oleh kebebasan berbicara, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang mampu berpikir jernih dalam membaca dinamika politik. Kritik, demonstrasi, dan tekanan publik memang merupakan bagian penting dari kontrol terhadap kekuasaan. Namun kehidupan politik akan rapuh dan gaduh jika ruang publik hanya dipenuhi letupan emosi, pertarungan persepsi, dan arus informasi yang tidak dicerna secara rasional.

Situasi itulah yang belakangan tampak dalam dinamika politik di Kalimantan Timur. Polemik hak angket DPRD Kaltim, perubahan sikap antarfraksi, pertarungan opini di media sosial, hingga munculnya berbagai narasi yang saling menggiring menunjukkan bahwa politik senantiasa bukan hanya berada pada wilayah substansi kebijakan, tetapi juga pada panggung pencitraan dan perebutan persepsi publik. 

Cerminan Relasi Eksekutif-Legislatif

Dinamika yang terjadi di Pati maupun di Kalimantan Timur pada dasarnya memiliki kemiripan, yaitu bagaimana relasi eksekutif-legislatif tercermin pada berbagai dinamika politik. Kita tentu paham, bahwa hubungan antar aktor kelembagaan di Indonesia, dalam konteks ini eksekutif dan legislatif, bukanlah sebuah hubungan yang simetris. Meskipun secara normatif keduanya berada dalam hubungan yang “setara”, namun dalam kenyataannya senantiasa ada aktor yang berada pada posisi yang lebih daripada yang lain.

Bentuk hubungannya juga tidak serta-merta selalu berada di koridor etis seperti konsep “trias politica”, namun bisa juga pada hubungan yang mutualis. Dan ketika hal ini terjadi, inilah alarm bahaya untuk iklim demokrasi yang sehat, yaitu ketika fungsi pengawasan dan saluran aspirasi masyarakat dikooptasi oleh kepentingan lain.

Konsep dramaturgi Erving Goffman menjelaskan bahwa kehidupan sosial, termasuk politik, sering bekerja layaknya panggung pertunjukan. Para aktor politik tampil di depan publik membawa sikap impresif, keberpihakan kepada rakyat, dan semangat perubahan. Mereka membangun kesan seolah sedang berdiri paling depan membela kepentingan masyarakat.

Dalam polemik hak angket DPRD Kaltim, publik awalnya melihat adanya kebulatan sikap politik melalui penandatanganan pakta integritas dan dukungan terbuka terhadap penggunaan hak angket. Narasi pengawasan terhadap pemerintah dibangun sangat meyakinkan. DPRD dipersepsikan sedang menunjukkan ketegasan dalam menjalankan fungsi kontrolnya secara progresif.

Namun perkembangan berikutnya memperlihatkan situasi yang berbeda. Sebagian politisi menunjukkan kecenderungan berubah sikap. Ada fraksi yang mundur, ada yang menunda, dan ada yang mulai melonggarkan posisi politik dengan argumentasi bahwa persoalan tersebut sebenarnya cukup diselesaikan melalui hak interpelasi saja. Perubahan sikap tentu sah dan tak masalah. Akan tetapi publik juga berhak mempertanyakan mengapa posisi tersebut tidak ditegaskan sedari awal, sebelum ikut menandatanganai pakta integritas dan usulan hak angket. 

Jika sejak awal partai tersebut memiliki kajian yang matang, argumentasi yang kuat, dan komitmen pengawasan yang serius, mestinya sikap politik mereka tetap konsisten. Perubahan dari dukungan penuh terhadap hak angket menjadi kecenderungan menarik diri, menunda, atau cukup pada interpelasi memunculkan kesan bahwa sebagian sikap politik sebelumnya lebih dipengaruhi tekanan momentum dibanding keteguhan substansi.

Namun begitulah kira-kira dramaturgi politik itu bekerja. Pada panggung depan atau front stage, publik disuguhi sikap responsif, solidaritas politik, dan retorika keberpihakan. Akan tetapi di panggung belakang atau back stage, kalkulasi dan pertimbangan politik internal justru menjadi penentu arah kebijakan politik yang sebenarnya. Drama hak angket akhirnya bermuara pada sikap politik yang bercabang; tumbang, bimbang, dan mengambang. Dan ini yang kemudian riskan menimbulkan pertanyaan mengenai relasi eksekutif-legislatif tersebut, kepentingan siapa yang sebenarnya menjadi prioritas? 

Disinformasi Politik dan Manipulasi Persepsi

Fenomena  kedua adalah menguatnya praktik disinformasi politik di ruang digital. Realitas politik hari ini hidup di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat melalui media sosial. Di satu sisi, perkembangan digital memperluas ruang partisipasi masyarakat. Namun di sisi lain, ruang digital juga melahirkan ancaman serius melalui propaganda, penggiringan opini, buzzer politik, hingga manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Publik saat ini sangat rentan terpapar potongan video, judul provokatif, narasi emosional, hingga informasi yang sengaja dipelintir untuk membangun persepsi tertentu. Bahkan dengan perkembangan AI, manipulasi informasi menjadi semakin sulit dikenali. Suara dapat ditiru, gambar dapat dimodifikasi, dan video dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga tampak seperti fakta yang benar-benar terjadi.

Dalam banyak momentum politik, disinformasi tidak lagi bekerja secara sporadis, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi politik yang diorkestrasi. Opini publik dibentuk secara teratur agar masyarakat cepat marah, cepat memihak, dan cepat membenci tanpa melalui pertimbangan dan proses perimbangan yang matang. Wajah politik akhirnya terdegradasi menjadi sekadar pertarungan persepsi alih-alih pertarungan gagasan.

Situasi ini tentu berbahaya karena masyarakat akhirnya lebih mudah terpenetrasi oleh sentimen emosional dibanding pemahaman substansial. Politik tidak lagi dibaca berdasarkan kualitas kebijakan dan integritas pemimpin, tetapi berdasarkan siapa yang paling berhasil memainkan opini publik di media sosial.

Tantangan Rasionalitas Publik

Dalam situasi tersebut, kehidupan politik di Kaltim membutuhkan rasionalitas publik yang lebih mumpuni. Ada lima tantangan besar yang hari ini harus dihadapi masyarakat dalam membaca dramaturgi dan disinformasi politik.
 
Pertama, masyarakat harus mampu membedakan antara komitmen politik yang substansial dan sekadar pencitraan politik. Tidak semua keberanian bersikap dan berpihak di depan publik benar-benar lahir dari keteguhan moral. Publik perlu menilai para politisi berdasarkan rekam jejak dan konsistensi sikapnya, bukan hanya dari retorika yang heroik dan berapi-api.

Kedua, publik harus lebih kritis terhadap perubahan sikap para politisi. Perubahan posisi politik memang bagian dari dinamika politik, tetapi masyarakat perlu mempertanyakan apakah perubahan itu lahir dari kajian yang matang atau hanya hasil kompromi kepentingan jangka pendek di belakang layar.

Ketiga, masyarakat harus memiliki literasi digital yang memadai dalam menghadapi banjir informasi di media sosial. Informasi viral tidak mutlak benar. Publik perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai pemberitaan, dan memahami konteks persoalan secara utuh sebelum tiba pada kesimpulan.

Keempat, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi informasi berbasis AI dan propaganda buzzer politik. Politik digital hari ini sangat rentan dipenuhi narasi palsu yang sengaja diedarkan untuk menggiring emosi publik demi kepentingan tertentu. Jika masyarakat tidak memiliki kehati-hatian dan kejernihan berpikir, maka ruang publik akan mudah dipenuhi fitnah dan polarisasi. 

Kelima, publik harus berani membangun budaya evaluasi politik yang objektif. Pemimpin dan partai politik semestinya dinilai berdasarkan integritas, kapasitas, konsistensi, dan keberanian mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sekadar popularitas atau kemampuan mengelola opini publik.

Kehidupan politik tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam panggung dramaturgi politik dan kabut disinformasi digital yang terus diproduksi demi membentuk persepsi publik. Politik yang terlalu sibuk memainkan citra akan melahirkan kepemimpinan yang kehilangan ketulusan, sementara disinformasi yang terus dipelihara hanya akan menciptakan masyarakat yang mudah terpecah oleh emosi dan kebencian.
 
Seperti yang diungkapkan John Stuart Mill, “Demokrasi yang baik lahir dari warga yang aktif berfikir, bukan sekadar ikut memilih". Kita berharap agar publik Kaltim juga dapat bertumbuh secara rasional, kritis, dan tidak mudah terbuai oleh pertunjukan politik maupun manipulasi informasi. Dengan begitu demokrasi di Kaltim tidak hanya riuh tetapi juga matang oleh kesadaran politik yang bermartabat. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co