Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).

Penguatan mitigasi di kawasan rawan kebakaran, mulai dari penambahan tandon air hingga pembangunan jaringan hidran, didorong agar penanganan kebakaran bisa dilakukan lebih cepat.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dan IV DPRD Kukar yang membahas zona merah dan evaluasi kebakaran permukiman di ruang rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (12/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta PDAM Tirta Mahakam.

Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani mengatakan, penanganan jangka pendek perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran serupa, terutama di kawasan permukiman yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Salah satu kebutuhan mendesak adalah penambahan tandon air berkapasitas besar di sejumlah titik rawan. Menurutnya, langkah mitigasi harus dipercepat karena kebakaran dapat kembali terjadi sewaktu-waktu.

“Untuk jangka pendek, saya membutuhkan penanganan secepatnya. Tandon berkapasitas besar saya minta disediakan. Kalau bisa hari ini, sebenarnya hari ini juga, karena siapa yang bisa menjamin hari ini tidak terjadi kejadian serupa,” kata Afe sapaan akrabnya.

Selain tandon, pemasangan jaringan hidran turut menjadi perhatian. Ia menyebut PDAM Tirta Mahakam telah menyatakan kesiapan memfasilitasi pemasangan pada jaringan yang menjadi kewenangannya.

Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala. Karena itu, pihaknya akan mencari alternatif pendanaan, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Afe menjelaskan, kebutuhan hidran diperkirakan mencapai 12 hingga 13 titik di kawasan segitiga Danau Aji, Kelurahan Melayu. Penentuan titik pemasangan perlu mempertimbangkan kondisi jaringan air agar tekanan yang dihasilkan dapat mendukung kebutuhan pemadaman.

Berdasarkan pembahasan bersama PDAM, pemasangan hidran kemungkinan memanfaatkan pipa induk yang memiliki tekanan lebih besar dibandingkan jaringan pipa yang telah terbagi untuk kebutuhan rumah tangga.

Terkait biaya, lanjut Afe, perkiraan harga hidran berkisar Rp15 juta hingga Rp17 juta per unit, belum termasuk biaya pemasangan. Besaran kebutuhan tersebut membuat sumber pembiayaan perlu dibahas lebih lanjut.

“Pemetaan sebenarnya sudah ada. Tinggal kita carikan pihak yang bisa menyediakan hidran. Dalam kondisi anggaran seperti ini, kita harus mencari sumber pendanaan lain karena persoalan kerawanan kebakaran ini terus mengancam,” ungkapnya.

Untuk penanganan jangka panjang, ia mengusulkan penataan kawasan melalui penyediaan lahan khusus untuk membangun jaringan hidran dan menempatkan mesin pompa. Rencana tersebut dapat dikoordinasikan bersama Disperkim, termasuk kemungkinan pembebasan lahan masyarakat.

Keberadaan jaringan hidran dan mesin pompa khusus di kawasan itu diharapkan dapat mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi.

Selain hidran, kebutuhan tandon air juga menjadi perhatian. Dari kebutuhan awal sebanyak lima unit, baru dua tandon yang terealisasi.

Afe berharap jumlah tandon dapat kembali memenuhi kebutuhan awal. Dukungan penambahan unit juga muncul dari anggota DPRD, sedangkan penentuan lokasi penempatannya akan dikoordinasikan bersama masyarakat, ketua RT, camat, dan lurah setempat.

“Tandon itu tetap saya butuhkan. Awalnya membutuhkan lima, tetapi realisasinya dua. Mudah-mudahan jumlahnya bisa kembali ke posisi lima,” tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]