Daerah
Rencana Gubernur Kaltim Keruk Sungai Mahakam untuk Atasi Banjir, DPUPR: Perlu Dana Besar dan Kajian Mendalam
Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pengerukan Sungai Mahakam atas usulan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mendapat sorotan publik. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim memberikan penjelasan mengenai rencana tersebut.
Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-PERA Kaltim, Runandar menyampaikan bahwa, penanganan terkait Sungai Mahakam itu berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).
"Jadi, terkait rencana Pak Gubernur yang ingin melakukan pengerukan Sungai Mahakam untuk mengatasi banjir, hal itu sangat memungkinkan dilakukan," kata Runandar pada Senin (3/11/2025).
Lebih lanjut, Runandar memaparkan kondisi Sungai Mahakam terutama saat surut, pendangkalan memang sudah cukup parah, terutama di titik-titik pinggiran bagian tepian Mahakam.
"Kalau dari provinsi, belum ada kajian khusus mengenai hal itu. Namun, secara kasat mata memang terlihat adanya pendangkalan di Sungai Mahakam," bebernya.
Ditanya soal pengerukan Sungai Mahakam bisa mengatasi banjir, Runandar menyebut bahwa bisa saja itu berdampak, namun perlu kajian mendalam.
"Mungkin bisa membantu, terutama untuk menambah kapasitas tampungan air, khususnya di sekitar wilayah kota. Saat air pasang, endapan mungkin tidak terlihat, tapi ketika surut, dari jembatan pun bisa terlihat jelas pendangkalannya," tuturnya.
Pendangkalan ini juga terjadi di muara Sungai Mahakam. Terjadi penumpukan sedimen sehingga air dapat meluap ke daratan saat curah hujan tinggi atau debit air meningkat.
"Untuk anak-anak sungai ini, pemerintah provinsi turut membantu dalam kegiatan normalisasi. Jadi, memang perhatian Pak Gubernur tidak hanya pada Mahakam, tapi juga pada penanganan banjir di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur," imbuhnya.
[RWT]
Related Posts
- Gerebek Kafe Remang-remang di Solong, Satpol PP Kaltim Sita Miras dan Puluhan Alat Kontrasepsi
- Hengkang dari Nasdem, Madri Pani Kini Resmi Gabung Gerindra
- Pemprov Kaltim Kolaborasi dengan Kodam VI Mulawarman Manfaatkan Lahan Eks Tambang untuk Program Swasembada Beras
- Wagub Kaltim Seno Aji Hadiri HUT ke-4 Arus Bawah, Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
- Tolak UU KUHAP Disahkan, Akademisi: UU Ini ‘Hukum Anti-Kritik’ Ancam Kebebasan Akademik dan Kriminalisasi Peneliti









