Oleh: Muhammad Kholid Syaifullah (Direktur Executif Survlus Data Indonesia)

SETAHUN pertama Rudy Mas’ud memimpin Kalimantan Timur tidak berjalan dalam suasana yang datar. Ada program yang mulai diperkenalkan dan dijalankan pemerintah provinsi, tetapi ada pula kritik yang terus mengeras dan muncul di ruang publik.

Gratispol, perhatian pada pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan di daerah terpencil, internet desa, hingga perhatian kepada marbot masjid dan penjaga rumah ibadah melalui program umrah atau perjalanan religi, menjadi bagian dari narasi kerja pemerintahan baru.

Bagi sebagian masyarakat, program-program itu memberi tanda bahwa pemerintah sedang bekerja. Ada kebijakan yang dirasakan menyentuh kebutuhan konkret. Tidak semuanya elitis. Tidak semuanya hanya bicara proyek besar.

Ada juga sentuhan kepada kelompok sosial yang selama ini jarang masuk dalam pusat perhatian pemegang kebijakan. Namun politik tidak pernah sesederhana daftar program. Di saat pemerintah memperkenalkan kebijakan yang dianggap pro-rakyat, kritik terhadap Rudy Mas’ud juga terus muncul.

Demonstrasi terjadi. Perdebatan di media sosial mengeras. Ruang publik dipenuhi pertanyaan, bukan hanya tentang apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dikelola. Kritik terhadap Rudy Mas’ud tidak bisa dipersempit hanya sebagai isu keluarga atau orang dekat.

Dugaan konsentrasi pengaruh keluarga dan lingkaran dekat memang menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan. Namun polemik yang berkembang sudah menyentuh perkara yang lebih mendasar: tata kelola kekuasaan dan sensitivitas penggunaan anggaran publik.

Isu pengadaan mobil, perbaikan rumah jabatan, penataan ruang kerja, hingga belanja yang dianggap tidak peka terhadap suasana kebatinan masyarakat, termasuk urusan laundry, menjadi bahan perdebatan yang tidak kecil.

Di tengah situasi itu, mahasiswa dan sebagian masyarakat bahkan mendorong DPRD Kaltim menggunakan hak angket karena mencurigai adanya persoalan serius dalam pengelolaan anggaran. Di sinilah Rudy Mas’ud berada dalam situasi politik yang tidak mudah.

Ia punya program yang bisa dikomunikasikan kepada publik. Tetapi pada saat yang sama, ia juga menghadapi pertanyaan etik dan tata kelola yang tidak bisa dijawab hanya dengan menyebut capaian.

Program dan Pertanyaan Etik

Dalam politik lokal, program yang dekat dengan kehidupan warga memang penting. Masyarakat sering menilai pemerintah dari hal-hal yang langsung mereka rasakan. Apakah anak sekolah terbantu? Apakah akses internet membaik? Apakah jalan lebih layak? Apakah kelompok kecil mulai diperhatikan? Apakah pemerintah hadir pada urusan yang selama ini luput?

Karena itu, program seperti Gratispol, internet desa, pembangunan jalan daerah terpencil, atau perhatian kepada penjaga rumah ibadah, jelas memiliki nilai politik. Jika benar-benar dirasakan, program-program itu dapat menjadi modal bagi Rudy Mas’ud untuk membangun legitimasi berbasis kinerja. Tetapi kinerja saja tidak cukup.

Dalam demokrasi, pemimpin tidak hanya dinilai dari apa yang diberikan kepada publik, tetapi juga dari bagaimana ia menggunakan kekuasaan. Kemenangan elektoral memang memberi mandat awal, tetapi mandat itu bukan tiket bebas dari kritik. Ia harus terus diperbarui melalui transparansi, integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Di titik inilah kritik terhadap Rudy Mas’ud perlu dibaca secara lebih serius. Publik berhak bertanya: bagaimana anggaran digunakan? Apakah belanja pemerintah sudah mencerminkan kepatutan? Apakah jabatan-jabatan penting diisi berdasarkan kapasitas dan prosedur yang sehat? Apakah keluarga dan lingkaran dekat memperoleh ruang yang terlalu besar dalam pemerintahan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menunjukkan daftar program. Saya kira, ini yang sering luput dalam perdebatan kita. Pemerintah merasa sudah bekerja, sementara sebagian publik merasa ada hal yang belum dijelaskan.

Pemerintah bicara capaian, publik bertanya soal kepatutan. Dua-duanya tidak selalu bertentangan. Justru di situlah letak ujian politiknya.

Dari Nepotisme ke Tata Kelola Anggaran

Isu nepotisme sering kali tidak hanya bekerja sebagai persoalan hukum. Ia juga bekerja sebagai persepsi politik. Bahkan ketika suatu jabatan secara formal sah, publik tetap bisa mempertanyakan etikanya jika prosesnya dianggap tidak transparan atau terlalu dekat dengan pusat kekuasaan.

Namun dalam kasus Kaltim hari ini, isu yang berkembang sudah lebih luas. Publik tidak hanya membicarakan siapa dekat dengan siapa, tetapi juga bagaimana pemerintah mengelola uang publik. Ketika isu mobil, rumah jabatan, ruang kerja, hingga laundry terus viral, persoalannya bukan lagi sekadar komunikasi politik. Ia sudah masuk ke wilayah kepatutan dan prioritas anggaran.

Apalagi ketika dorongan penggunaan hak angket mulai muncul. Itu menunjukkan bahwa keresahan publik telah bergerak dari percakapan digital menuju tuntutan politik yang lebih formal. Artinya, sebagian masyarakat tidak lagi cukup dengan klarifikasi biasa. Mereka ingin ada mekanisme yang lebih kuat untuk membuka dan menguji kebijakan pemerintah.

Tentu, kecurigaan publik tidak otomatis berarti ada korupsi. Tuduhan harus dibuktikan. Tetapi dalam pemerintahan demokratis, kecurigaan publik yang meluas tetap tidak boleh dianggap angin lalu. Pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjawabnya secara terbuka. Transparansi penting bukan hanya untuk membuktikan benar atau salah. Lebih dari itu, transparansi diperlukan untuk memulihkan kepercayaan.

Dari Riuh Publik ke Ukuran Data

Media sosial hari ini menjadi arena penting dalam politik. Satu potongan video bisa mengubah suasana. Satu dokumen anggaran bisa menjadi bahan perdebatan berhari-hari. Satu kebijakan belanja bisa dibaca sebagai tanda pemerintah kehilangan sensitivitas. Demonstrasi juga harus dihormati. Ia adalah ekspresi demokrasi. Ia menunjukkan ada keresahan yang tidak boleh diremehkan.

Namun, baik media sosial maupun demonstrasi tetap harus dibaca secara proporsional. Yang ramai belum tentu mewakili mayoritas. Yang viral belum tentu menggambarkan seluruh masyarakat. Yang diam juga tidak otomatis setuju. Dalam kerja-kerja membaca opini publik, saya sering menemukan satu hal: suara yang paling keras belum tentu selalu paling luas. Tetapi suara yang tidak terdengar juga tidak boleh dianggap tidak ada. Di sinilah pentingnya data.

Sebagai Direktur Eksekutif Survlus Data Indonesia, saya melihat perdebatan tentang Rudy Mas’ud perlu dinaikkan kelasnya. Dari saling klaim menjadi pembacaan berbasis data. Dari saling tuding menjadi pengukuran yang bisa diuji. Dari riuh media sosial menjadi survei opini publik yang ilmiah. Survei bukan alat untuk membela pemerintah. Survei juga bukan alat untuk menyerang pemerintah. Survei adalah cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat.

Apakah publik puas dengan kinerja Rudy Mas’ud dan Seno Aji? Apakah masyarakat mengetahui program Gratispol? Apakah mereka menerima manfaatnya? Apakah internet desa benar-benar dirasakan? Apakah pembangunan jalan di wilayah terpencil dianggap berjalan? Apakah isu nepotisme menjadi perhatian mayoritas masyarakat? Apakah polemik mobil, rumah jabatan, ruang kerja, dan laundry menurunkan kepercayaan publik? Apakah masyarakat mendukung DPRD menggunakan hak angket?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan perasaan politik. Ia harus dijawab dengan data. Dalam survei politik, ada perbedaan antara popularitas, kepuasan, kepercayaan, dan penerimaan. Seorang pemimpin bisa dikenal luas, tetapi belum tentu dipercaya. Bisa punya program populer, tetapi belum tentu dianggap transparan. Bisa dikritik keras, tetapi masih memiliki dukungan. Bisa dipuji di satu kelompok, tetapi ditolak di kelompok lain.

Karena itu, survei opini publik di Kalimantan Timur perlu dilakukan secara serius. Bukan sekadar bertanya puas atau tidak puas, tetapi juga mengukur pengetahuan publik terhadap program, pengalaman warga sebagai penerima manfaat, persepsi terhadap tata kelola anggaran, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah provinsi.

Survei juga penting untuk membaca apakah isu yang ramai di media sosial benar-benar meluas ke masyarakat umum, atau lebih kuat di kelompok tertentu seperti mahasiswa, aktivis, dan pengguna media sosial aktif. Dengan begitu, perdebatan tidak berhenti pada siapa yang paling keras bersuara, tetapi bergerak pada siapa yang benar-benar mewakili keresahan publik.

Bagi pemerintah, survei seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman. Survei adalah cermin. Ia bisa menunjukkan bagian mana yang diapresiasi dan bagian mana yang harus diperbaiki. Jika publik puas terhadap program tertentu, pemerintah memiliki dasar untuk melanjutkan dan memperluasnya. Jika publik belum mengetahui program, berarti ada masalah komunikasi. Jika publik mengetahui tetapi belum merasakan manfaat, berarti ada masalah implementasi. Jika publik terganggu oleh isu nepotisme dan polemik anggaran, berarti ada masalah kepercayaan.

Bagi masyarakat sipil, survei juga penting. Kritik akan lebih kuat jika berbasis data. Demonstrasi tetap sah sebagai alat tekanan terhadap kekuasaan, tetapi kritik yang disertai data akan lebih sulit dipatahkan. Ia tidak mudah disebut sekadar sentimen. Tidak mudah direduksi sebagai agenda politik kelompok tertentu. Tidak mudah diabaikan sebagai suara kecil yang berisik.

Jika benar masyarakat luas resah terhadap nepotisme, survei bisa membuktikannya. Jika benar publik menilai anggaran pemerintah tidak transparan, survei bisa menunjukkannya. Jika benar ada jurang antara klaim pemerintah dan pengalaman warga, survei bisa membukanya. Namun jika ternyata publik menilai sebagian program cukup baik, kelompok kritis juga perlu mengakuinya. Demokrasi yang sehat bukan hanya berani mengkritik. Demokrasi yang sehat juga harus jujur membaca kenyataan.

Kepercayaan sebagai Ujian Utama

Pada akhirya, Rudy Mas’ud tidak hanya sedang diuji oleh program yang dijanjikan. Ia sedang diuji oleh kepercayaan. Program bisa menjadi modal politik, tetapi kepercayaan adalah fondasinya. Jika program berjalan tetapi kepercayaan runtuh, pemerintahan akan terus menghadapi resistensi. Jika kritik muncul tetapi pemerintah mampu menjawab dengan transparansi, data, dan akuntabilitas, kepercayaan masih bisa dipulihkan.

Politik bukan hanya tentang siapa yang paling banyak memiliki program. Politik adalah tentang siapa yang paling mampu mengubah program menjadi manfaat, manfaat menjadi penerimaan, dan penerimaan menjadi kepercayaan. Rudy Mas’ud hari ini berada di persimpangan itu. Ia memiliki program yang bisa menjadi modal. Tetapi ia juga menghadapi kritik yang tidak bisa dianggap remeh.

Ada pendukung yang melihat kerja pemerintah. Ada pula demonstran yang menuntut etika, transparansi, dan akuntabilitas anggaran. Dua suara ini sama-sama perlu didengar. Namun untuk mengetahui mana yang paling luas, mana yang paling dalam, dan mana yang paling menentukan arah politik Kaltim ke depan, kita tidak cukup hanya mendengar suara yang paling keras.

Kaltim tidak boleh hanya bergerak dari riuh ke riuh. Tidak cukup dari viral ke viral. Tidak cukup dari klaim ke bantahan. Jika demokrasi ingin naik kelas, maka perdebatan publik harus masuk ke ruang data. Sebab dalam politik modern, opini publik bukan hanya untuk dirasakan. Ia harus diukur.

Dari sanalah kita bisa membaca Rudy Mas’ud secara lebih adil: bukan sekadar sebagai gubernur yang diprotes, bukan pula sekadar sebagai gubernur yang punya program, tetapi sebagai pemimpin yang sedang diuji oleh satu hal paling mahal dalam politik lokal: kepercayaan publik. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co