Kaltimtoday.co, Berau - Persoalan sengketa tapal batas wilayah di Kabupaten Berau dinilai menjadi batu sandungan besar yang menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur. Merespons karut-marut masalah klasik yang tak kunjung usai tersebut, Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, mendesak jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) untuk segera mengambil langkah taktis dan menuntaskan batas wilayah secara komprehensif.  

Rifai membeberkan, akibat ketidakpastian garis batas ini, banyak rencana program pembangunan fasilitas dasar milik pemerintah yang akhirnya terpaksa mandek di tengah jalan.

Menurutnya, kompleksitas masalah akan jauh lebih rumit dan berbelit-belit di lapangan apabila sengketa horizontal tersebut sudah melibatkan batas jurisdiksi antar-kabupaten maupun antar-provinsi. Salah satu contoh riil yang ia soroti adalah mandeknya pemenuhan fasilitas publik di kawasan perbatasan antara Kabupaten Berau (Kaltim) dan Kabupaten Bulungan (Kaltara).

“Masalah seperti ini yang hari ini kita hadapi, anggaran dan perencanaan sudah siap. Kadang lahan untuk pembangunan itu yang terkendala karena batas wilayah tadi,” ujar Rifai.

Ia menilai persoalan ini murni ranah kerja eksekutif yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus melewati drama politik yang panjang di meja legislatif, asalkan ada niat baik dan ketegasan dari para pemangku kebijakan.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa secara historis dan hukum kehutanan, Berau sebenarnya memiliki posisi tawar yang sangat kuat atas wilayah perbatasan tersebut. 

Ahmad Rifai menekankan bahwa jika eksekutif terus menerus bersikap pasif dan membiarkan isu ini mengambang, maka konflik sengketa, baik antara wilayah maupun perusahaan akan terus terulang.

Ia mengingatkan pemkab untuk menerapkan pola mitigasi dini dan tidak menjadi pemadam kebakaran yang baru sibuk bergerak saat konflik sosial terlanjur pecah di tengah masyarakat.

“Konsep interaksi dengan metode government-to-government (G2G) bisa jadi jalan keluar, karena melalui metode ini, ada pertukaran data dan interaksi sesama lembaga pemerintah,” pungkasnya. 

[MGN | ADV DPRD BERAU]