Kaltim

Siang Ini, 250 Massa Bakal Kepung Kantor Gubernur Kaltim Desak Rudy-Seno Evaluasi Program Gratispol

Kaltim Today
23 Februari 2026 08:08
Siang Ini, 250 Massa Bakal Kepung Kantor Gubernur Kaltim Desak Rudy-Seno Evaluasi Program Gratispol
Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor gubernur, Jalan Gajah Mada, siang ini (23/2/2026). (Dok Kaltimtoday.co)

SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Kaltim, hari ini, Senin (23/2/2026). Aksi ini bertujuan untuk mengevaluasi satu tahun masa jabatan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Koordinator Aksi, Andreas Anggrarius Lawe, menyatakan bahwa sedikitnya 250 orang massa akan turun ke jalan mulai pukul 12.00 WITA. Massa akan membawa sejumlah perangkat aksi seperti pengeras suara (megaphone) dan berbagai petaka tuntutan.

"Sehubungan dengan adanya satu tahun masa jabatan Bapak Rudy Mas’ud dan Seno Aji sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, kami atas nama Aliansi Geram akan melakukan aksi demonstrasi," ujar Andreas dalam surat pemberitahuannya, Kamis (19/2/2026).

Terdapat tujuh tuntutan utama yang akan disuarakan oleh massa aksi. Salah satu poin krusial adalah tuntutan untuk melakukan evaluasi dan pemerataan terhadap program "Gratispol" yang menjadi program unggulan Rudy-Seno saat ini.

Selain masalah program kerja, Aliansi GERAM juga menyoroti isu lingkungan dengan menuntut tindak lanjut atas kerusakan ekologis yang terjadi di Kaltim. Mereka juga meminta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah provinsi.

Isu politik juga tidak luput dari perhatian massa. Dalam tuntutannya, mereka secara tegas meminta penghentian upaya politik dinasti di Kaltim. Selain itu, aliansi ini mendesak pemerintah untuk menjamin perlindungan hak-hak buruh serta masyarakat adat.

Poin lain yang menjadi perhatian adalah desakan terkait kebebasan berekspresi secara penuh dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Aksi ini dijadwalkan akan berlangsung hingga tuntutan mereka mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah daerah. Kepolisian setempat diperkirakan akan melakukan pengamanan di sekitar area titik aksi guna memastikan arus lalu lintas dan situasi tetap kondusif.

[TOS]



Berita Lainnya