Kutim

Suara Masyarakat untuk Satu Tahun Kepemimpinan ASKB

Kaltimtoday.co, Sangatta – Pasangan Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang dilantik secara resmi oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di Ruang Meranti pada Kamis, 26 Februari 2021 lalu.

Pada 26 Februari 2022, pasangan yang akrab disebut dengan tagline ASKB ini genap satu tahun memimpin Kabupaten Kutai Timur.

Baca juga:  Sosialisasi Protokol 3M Lawan Covid-19 Terus Digalakkan, Sasar Delapan Lokasi

Dalam setahun kepemimpinan itu, anggota DPRD Kutim, Fraksi PDIP memberikan sejumlah catatan kritis seputar kinerja dan program pemerintah di bawah kepemimpinan ASKB tersebut.

Salah satunya persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai Faisal tak pernah mencapai target. Dia memberikan contohnya perkebunan kelapa sawit yang luas namun Faizal menilai pemerintah rupanya belum bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Bahkan kontribusi sektor kelapa sawit pada APBD Kutim tidak sebanding dengan luas lahan yang dipakai.

Anggota DPRD Kutim Fraksi PDIP, Faisal Rachman.

Bahkan luasan lahan itu yang dipakai oleh kebun yang berbasis korporasi. Ada 34 perusahaan sawit yang terdata, tapi sangat minim peranannya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim. Ketua Komisi II DPRD Kutim, Faisal Rachman yang mengungkapkan hal tersebut. Dia menilai pemkab harus bergerak cepat untuk mendorong sektor kelapa sawit dapat berkontribusi pada PAD. Sebab selama ini cuan yang masuk kas daerah dari sektor ini hanya sekira Rp 30 miliar saja.

“Itu sumbernya dari dana bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari perkebunan itu,” ucap Faisal saat dikonfirmasi, Kamis (3/3/2022).

Baca juga:  Kisah Jumiati, Perempuan 50 Tahun Rela Jadi Badut Jalanan di Kukar Bantu Hidupi Keluarga

Politisi PDIP ini meragukan kepatuhan perusahaan sawit untuk membayar retribusi dan pajak daerah.

Dia mencontohkan retribusi kir kendaraan yang realisasinya di bawah Rp 200 juta. Padahal kendaraan milik perusahaan sawit sangat banyak berkeliaran. Bahkan tak jarang ada tudingan kendaraan itu jadi biang rusaknya jalan di Kutim.

“Jadi sebenarnya ini potensi yang luar biasa jika pemkab bisa menggali dengan benar,” tuturnya.

Baca juga:  Distan Kabupaten Kutim Dorong Petani Milenial Berkreasi

Contoh lainnya, beberapa bulan lalu Komisi II melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit. Ada 4 perusahaan yang ditinjau mengenai retribusi dan pajak daerah. Hasilnya hanya ada 1 perusahaan yang patuh membayar pajak penerangan jalan non PLN.

“Saya coba hitung kasar, jika semua perusahaan membayar dengan patuh maka pendapatan bertambah Rp 10 miliar per tahun,” ungkapnya.

Sehingga wajar menurutnya, PAD Kutim tidak pernah menyentuh angka Rp 300 miliar. Lantaran berbagai potensi masih belum digali dengan benar.

Baca juga:  Maksimalkan Kinerja, Satpol-PP Harap Dinas Terkait Dapat Bersinergi

Bahkan pada tahun ini target PAD yang bakal diserap hanya Rp 179 miliar.

“Itu menandakan terjadi penurunan target PAD sekitar Rp 31 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai RP 200 miliar,” paparnya.

Senada, Erwin F Syuhada tokoh pemuda Kutim memberikan catatan ke pemerintah Kutim. Kata dia, pemerintah daerah mesti berpikir serius untuk menyelesaikan persoalan yang ada, salah satunya terkait tenaga kerja yang masih didominasi dari luar.

Baca juga:  Naik Drastis, PMA di Kutim 2021 Capai Rp 1,9 Triliun

“Kami ingin di pemerintahan ini memperhatikan tenaga lokal agar diberdayakan, jangan sampai jadi penonton di daerah sendiri,” papar Erwin.

Erwin juga memberikan catatan agar pemerintah memaksimalkan fungsi pelayanan publik melalui transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik.

“Yang masyarakat harapkan itu adanya keterbukaan informasi publik jangan malah ditutup-tutupi,” tambahnya.

Baca juga:  Dukung Agribisnis, Kutim Genjot Perkebunan Sawit

Selain keterbukaan informasi, Erwin juga berharap perhatian ke sektor pertanian apalagi persentase masyarakat Kutim yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian itu cukup banyak.

Namun, para petani kerap kali berhadapan dengan persoalan kelangkaan pupuk dan belum maksimalnya bantuan alat pertanian untuk mendukung para petani sehingga menyebabkan produktivitas yang menurun setiap tahunnya.

“Persoalan ini sudah terjadi sejak lama. Pemerintah mesti berpikir serius. Apalagi, salah satu komitmen dari Bupati dan Wakil sekarang adalah meningkatkan potensi di sektor pertanian. Kami berharap agar solusi dan perhatian itu tidak hanya di mulut saja melainkan direalisasikan supaya tidak ada lagi keluhan serupa,” tutup Erwin.

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker