BONTANG, Kaltimtoday.co - Kebijakan penghentian bimbingan belajar (bimbel) di SD Negeri 001 Bontang Utara diakui berdampak pada capaian akademik siswa, khususnya dalam hasil percobaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan ujian se-Bontang.

Kepala SDN 001 Bontang Utara, Langgeng Suprantoro, mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat muncul polemik terkait pungutan bimbel yang memicu laporan dari orangtua siswa. Padahal, menurutnya, sekolah telah menyiapkan solusi bagi siswa yang tidak mampu. Selain itu,  memang ada pembayaran bimbel dibebankan, tapi itu berdasarkan kesepakatan komite sekolah dan wali murid. Keberadaan bimbel pun atas keinginan mereka, bukan sekolah.

“Kalau memang tidak mampu bayar, sebenarnya bisa disampaikan ke sekolah. Kita punya anggaran untuk membantu, bisa ditutup. Tapi waktu itu malah dilaporkan, akhirnya jadi ramai,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026).

Persoalan tersebut bahkan sempat menjadi perhatian hingga tingkat pemerintah kota. Dampaknya, sekolah memutuskan untuk tidak lagi menggelar bimbel guna menghindari polemik serupa.

“Waktu itu sampai terdengar ke wali kota, dan arahnya memang supaya tidak ada lagi bimbel berbayar. Akhirnya kami tidak mengadakan lagi,” jelasnya.

Namun, keputusan tersebut membawa konsekuensi terhadap kesiapan siswa dalam menghadapi ujian. Langgeng menyebut, tanpa bimbel, intensitas latihan soal menjadi berkurang sehingga siswa kurang terbiasa menghadapi model soal ujian.

“Kalau tidak dilatih, anak-anak itu sulit. Mereka tidak terbiasa mengerjakan soal. Sementara kalau di jam pelajaran biasa, waktunya terbatas,” terangnya.

Ia menambahkan, materi seperti TKA membutuhkan pemahaman sekaligus latihan yang berulang agar siswa mampu mengerjakan soal dengan baik. Tanpa tambahan waktu belajar, proses tersebut sulit dimaksimalkan.

“Kalau mau dimasukkan ke jam pelajaran, otomatis mengurangi jam pelajaran lain. Jadi memang butuh tambahan waktu di luar itu,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah kini mengupayakan tambahan jam belajar gratis yang difasilitasi oleh guru-guru. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara agar siswa tetap mendapatkan pendampingan belajar.

Langgeng berharap ke depan ada kebijakan yang lebih jelas terkait pelaksanaan bimbel, sehingga sekolah dapat memberikan layanan pembelajaran tambahan tanpa menimbulkan polemik di masyarakat.

“Yang penting sebenarnya bagaimana anak-anak ini tetap bisa belajar dengan optimal. Itu yang jadi fokus kami,” pungkasnya.

[ADV DISDIKBUD BONTANG]