Kaltimtoday.co - Ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi hingga memunculkan aksi belanja panik (panic buying) bahan bakar minyak (BBM). Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, mengimbau publik untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong.

Hermanto menjelaskan bahwa informasi mengenai ketahanan stok BBM nasional selama 21 hari sering kali disalahartikan masyarakat sebagai hitungan mundur menuju habisnya pasokan. Padahal, angka tersebut merupakan indikator teknis cadangan operasional yang bersifat dinamis.

"Stok 21 hari itu adalah indikator teknis jika tangki penyimpanan dalam kondisi penuh tanpa ada pengisian ulang sama sekali. Faktanya, distribusi dan produksi di kilang domestik berjalan secara kontinu setiap hari, sehingga tangki terus terisi kembali secara otomatis," ujar Hermanto, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 9/2020, pemegang izin usaha memang wajib menyediakan cadangan operasional BBM minimal selama 23 hari. Hermanto menekankan bahwa pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengenai stok 21 hari tidak berarti persediaan akan ludes setelah periode tersebut berakhir.

Terkait kekhawatiran dampak penutupan Selat Hormuz, Hermanto menilai Indonesia memiliki struktur pengadaan minyak mentah yang sudah terdiversifikasi. Meskipun jalur tersebut merupakan urat nadi distribusi minyak dunia, Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada satu kawasan.

Saat ini, impor minyak mentah Indonesia dari Arab Saudi tercatat sekitar 20 persen. Namun, sisa kebutuhan dipenuhi melalui impor dari berbagai negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, negara-negara Amerika Latin, China, Nigeria, hingga Angola dan Singapura.

"Keragaman sumber itu menjadi bantalan agar pasokan dalam negeri tetap aman meskipun ada gangguan di satu jalur distribusi internasional," tambahnya.

Hermanto mengakui bahwa ketegangan di Timur Tengah biasanya memicu fluktuasi ekonomi global yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia sebesar 10 hingga 20 persen. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan harga berbeda dengan kelangkaan pasokan.

Ia menilai pemerintah bersama Pertamina telah memiliki protokol manajemen krisis yang kuat untuk menjaga stabilitas energi nasional. Aksi panic buying justru dianggap akan menciptakan kekacauan distribusi yang merugikan masyarakat sendiri.

"Saya imbau masyarakat tetap tenang dan jangan panic buying. Percayakan hal itu kepada pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik," pungkas dosen FISIP Universitas Jember tersebut.

[RWT]