Kaltimtoday.co, Berau - Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional yang baru saja diberlakukan kini memicu perhatian serius dari jajaran DPRD Berau. Langkah antisipasi mulai digodok mengingat perubahan harga energi ini berpotensi besar membawa efek domino yang berat bagi masyarakat di Kabupaten Berau.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengingatkan bahwa kondisi geografis Bumi Batiwakkal yang sangat luas, terbentang dari area pedalaman hingga kawasan pesisir, membuat mobilitas harian masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

Menurutnya, kenaikan harga pada sejumlah jenis bahan bakar umum dipastikan bakal berdampak langsung pada kenaikan tarif transportasi serta ongkos angkut barang di pasar. Hal ini dikarenakan jalur rantai pasok logistik ke wilayah Berau terhitung cukup panjang. Oleh karena itu, DPRD Berau mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera merumuskan formula pengawasan dan pengelolaan anggaran bersama.

“Itu perlu sebagai cara mencegah efek inflasi di tingkat paling bawah,” katanya.

Bagi Dedy, transportasi menjadi urat nadi utama sebagai penggerak perekonomian rakyat. Terutama yang berprofesi sebagai kurir, nelayan dan sopir angkutan umum dan jasa angkut barang.

Tingginya jumlah pekerja dari sektor yang menggunakan BBM tersebut, mengharuskan pihaknya melakukan pemetaan untuk melihat bidang jasa dan pekerjaan yang paling rentan terdampak.

"Kenaikan BBM di sejumlah sektor itu melipatgandakan ongkos angkut penumpang dan barang, yang jika dibiarkan bisa mengisolasi perekonomian warga pedalaman dan pulau," jelasnya.

Politisi Nasdem itu menerangkan, kalau tak sedikit keluhan masyarakat yang sudah mulai terdengar olehnya, berkaitan dengan penyesuaian tarif BBM. Aspirasi tersebut, paling banyak datang dari elemen-elemen penting penggerak ekonomi mikro.

Menyikapi hal tersebut, fungsi pengawasan DPRD Berau kini diarahkan pada stabilitas pasokan di lapangan. Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi salah satu fokus yang harus segera diurai bersama instansi terkait.

“Mereka semua mengeluhkan hal yang sama, yaitu margin keuntungan yang menipis akibat biaya operasional yang melonjak drastis, dari hasil diskusi bersama Pertamina dan dinas terkait untuk stok dipastikan aman dan tepat sasaran," imbuhnya.

Ditengah goncangan kebutuhan yang melonjak itu, praktik pengetapan atau penimbunan BBM menjadi hal lain yang menurutnya riskan. Sebab menjadi pemicu kelangkaan di hilir.

Tindakan ilegal ini dinilai sangat mencederai hak masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi pemerintah.

"Jangan sampai kuota yang sudah terbatas ini justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat," tandasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]