Kaltimtoday.co, Bontang - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengaku kesal dengan cara Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kalimantan Timur, Siti Sugianti, kala menjadi moderator peninjauan tapal batas Kampung Sidrap antara Kutai Timur dan Bontang, Senin (11/8/2025) lalu. Agus Haris menilai, ketidaknetralan Siti Sugiarti ini bahkan bisa berbuntut panjang: 10 kabupaten/kota di Kaltim bisa ikutan 'kacau'. 

Hal ini disampaikan Wawali Agus ketika berbincang dengan awak media, Selasa (12/8/2025) sore. Dia menjelaskan, ketidaknetralan Siti Sugiarti dalam mediasi terlihat ketika ia nyaris tak memberi ruang bicara bagi satu pun warga 7 RT Kampung Sidrap yang merupakan objek sengketa. Alih-alih membiarkan warga bicara, Siti Sugiarti malah memberi lebih banyak kesempatan pada pejabat Kutim. 

"Coba kemarin waktu dia jadi moderator, warga 7 RT itu enggak diberikan (kesempatan bicara). Cuma 3 dusun itu saja dikasih," sesalnya. 

Dia menambahkan, "Sudah 3 bicara, tidak ada tanda-tanda mau dipanggil. Saya bisiki 'bu, coba tolong berlaku adil, lah. Kasih juga kesempatan itu, minimal satu warga Sidrap yang pro ke Bontang itu'. Tapi dia diam saja."

Diketahui, dalam peninjuan lapangan di Desa Martadinata, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud turut didampingi kepala daerah dua wilayah: Bontang dan Kutim. Perwakilan warga yang hadir di kegiatan itu dimintai keterangan satu per satu. Namun, sebagian besar yang memberikan kesaksian justru datang dari mereka yang memiliki jabatan di pemerintahan Kutim-- semisal kepala desa, kepala dusun atau ketua LPM Kutim. 

Dari pantauan di lokasi, dari sekitar 12 warga yang dimintai keterangan, hanya ada dua perwakilan warga Kampung Sidrap yang diperkenankan bicara, yakni Ketua RT 2R Edi Setiawan dan Ketua Forum 7 RT Kampung Sidrap, Yohanes. Mereka bicara di sesi akhir. Sisanya justru datang dari daerah lain di Kecamatan Teluk Pandan, dan yang berbicara justru pejabatanya. Padahal, objek sengketa hanya wilayah 7 RT Kampung Sidrap, bukan daerah lain.

Akibat ulah Siti Sugiarti yang dinilai tak netral, Agus Haris menilai ia tak laik menjabat 

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Kalimantan Timur. Menurutnya, bila jabatan itu masih diduduki Siti Sugiarti, 10 kabupaten/kota di Kaltim bisa ikut kacau. Sebagai Kabiro di Pemrov, mestinya, kata Agus, Siti Sugiarti menjadi ibu, penengah bagi 10 kabupaten/kota di Kaltim. Bukannya membangun narasi tak baik atau membenturkan satu daerah dengan daerah lain.

"Tulis besar-besar kalau perlu. Kalau ibu itu masih duduk di struktur pemerintahan Provinsi Kaltim, ini bisa kacau seluruh kabupaten/kota, karena dia tidak netral," kesalnya.

Jauh sebelum kejadian di Desa Martadinata, dalam beberapa proses penyelesaian tapal batas ini, Siti Sugiarti kerap melontarkan pernyataan provokatif yang cenderung menyudutkan Bontang.

"Bayangkan itu. Mediasi di Jakarta, dia diminta sama pak gubernur 'bu, coba terangkan'. Apa dia bilang? Ini nanti ada masalah setelah 5 tahun, ini seperti dagelan. Waduh, saya bilang 'bu kenapa bahasannya begitu'," bebernya.

Penentuan lokasi mediasi pun dipertanyakan. Objek sengketa ada di Kampung Sidrap, sementara lokasi mediasi dilakukan di kawasan yang tidak banyak dihuni warga 7 RT. Wawali Agus bahkan menyebut, pihaknya baru tahu bila mediasi digelar di Desa Martadinata pukul 10 pagi, tepat di hari pelaksanaan.

"Hari H, jam 10 baru saya diberi tahu," ungkapnya.

Usai mediasi lalu, awak media sempat meminta penjelasan Siti Sugiarti. Dia bilang, dirinya tak punya tendensi apapun. Sebagai bagian dari Pemrov Kaltim, dia menyebut dirinya netral. 

"Saya tidak punya tendensi apa-apa. Masa provinsi tidak neteal. Kita loh induknya kabupaten/kota, pasti kami netral, lah. Apapun putusan MK pasti kami hormati," katanya ketika dimintai konfirmasi, Senin (10/8/2025) siang.

Terkait penentuan lokasi dialog, Siti Sugiarti bilang lokasinya memang di Sidrap, yang membagikan undangan dialog pun Pemrov Kaltim. Perkara lokasi mediasi digelar di kawasan yang banyak dihuni warga pro Bontang dan pro Kutim, menurutnya itu tak jadi soal. Terpenting, kata dia, mediasi dipusatkan di Sidrap.

"Mau di atas (kawasan objek sengketa 7 RT) atau di bawah (Desa Martadinata), gak masalah. Yang penting Sidrap," tandasnya.