SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif terhadap setiap langkah pengawasan dari aparat penegak hukum (APH). Hal ini disampaikan merespons aksi demonstrasi Front Mahasiswa Anti Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/4).

Andi Harun menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan daerah. Ia memastikan pihaknya siap memberikan keterangan jika diperlukan oleh lembaga antirasuah maupun instansi pengawas lainnya.

"Posisi Pemerintah Kota Samarinda siap bekerja sama dengan aparat pengawas termasuk KPK dan aparat pengawas lain," ujar Andi Harun kepada awak media, Senin (20/4/2026).

Pernyataan tersebut dia sampaikan untuk menanggapi tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi di KPK terkait sewa mobil dinas Wali Kota Samarinda. Dalam demonstrasi tersebut, Wempi Habari, selaku koordinator aksi yang mendesak KPK memeriksa jajaran pejabat tinggi di Pemkot Samarinda. Mahasiswa menduga terdapat anomali anggaran yang tidak wajar dalam pengadaan dan penyewaan mobil dinas.

Terkait substansi tuntutan massa, Andi Harun mengaku tidak memberikan tanggapan khusus karena persoalan teknis tersebut sudah dijelaskan secara transparan. Ia mengeklaim tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pemerintah kota.

"Tidak ada tanggapan apa-apa, semua jawaban terhadap hal itu sudah saya sampaikan. Dan tidak ada yang tertutupi, semua kita sudah sampaikan secara transparan, terbuka, ada permasalahan kontraktual di dalam kontraknya," jelasnya.

Andi Harun mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda justru telah mengidentifikasi adanya kesalahan administratif. Saat ini, pemerintah sedang menempuh langkah hukum berupa pemutusan kontrak serta pemulihan keuangan daerah akibat kelebihan pembayaran (overpayment).

Proses pengembalian aset dan uang negara tersebut diklaim tengah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, langkah restorasi ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan daerah tetap sasaran.

"Langkah tindak lanjut termasuk pengembalian kendaraan, pemutusan kontrak, dan melakukan restorasi atau pemulihan terhadap overpayment, kelebihan pembayaran dengan pihak ketiga sekarang sedang berlangsung," ungkapnya.

Di sisi lain, Andi Harun memberikan catatan mengenai latar belakang aksi yang dilakukan di Jakarta tersebut. Ia mengisyaratkan telah mengantongi sejumlah bukti pendukung terkait adanya dugaan aktor yang menggerakkan massa.

"Terlepas bahwa dugaan aksi itu dimotori oleh pihak tertentu, saya sudah mendapatkan informasi dan beberapa bukti pendukung, tapi isi-isi aspirasinya kita hormati," kata Andi Harun.

Mengenai kemungkinan adanya motif politik di balik gerakan tersebut, ia memilih untuk tidak berkomentar lebih dalam. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai situasi yang berkembang saat ini.

"Silakan masyarakat dan wartawan yang menilai," tutupnya.