Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda harus berhadapan dengan kenyataan berat setelah usulan anggaran tahun 2026 mengalami penurunan hampir setengah dari tahun sebelumnya. Jika pada 2025 pagu anggaran mencapai sekitar Rp2,3 triliun, maka tahun depan nilai usulannya hanya sekitar Rp1,2 triliun.

Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, membenarkan bahwa penurunan ini cukup signifikan dan bisa berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah proyek prioritas. 

“Saat ini masih di tahap usulan kegiatan 2026. Namun secara umum memang ada penurunan cukup jauh, dari Rp2,3 menjadi Rp1,2 triliun,” ungkap Desy belum lama ini.

Ia menjelaskan, pihaknya kini tengah menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

“Kami sedang menyusun prioritas 1 sampai 10. Mana yang paling mendesak, itu yang akan diutamakan. Tapi secara pasti kegiatan mana yang akan terkena pemangkasan belum bisa kami sampaikan,” tambahnya.

Meski ruang fiskal semakin terbatas, PUPR tetap memfokuskan anggaran pada proyek-proyek infrastruktur dasar seperti peningkatan jalan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi drainase, serta proyek strategis untuk pengendalian banjir. Sektor drainase disebut menjadi program yang paling banyak diajukan karena masih menjadi isu utama di banyak kawasan Samarinda.

“Kalau dari kami, drainase yang paling banyak. Untuk jalan, datanya baru akan disampaikan minggu depan karena masih menunggu pembahasan lanjutan,” terang Desy.

Untuk menutup celah pendanaan akibat berkurangnya anggaran daerah, Pemkot Samarinda mulai melobi pemerintah pusat agar proyek-proyek bernilai besar bisa mendapatkan dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau pendanaan langsung dari Kementerian PUPR.

“Memang sudah ada langkah ke pusat. Wali Kota sendiri yang turun langsung ke Jakarta, berkoordinasi dengan pihak Kementerian PUPR untuk mengajukan proyek-proyek bernilai besar dan berdampak luas,” ujarnya.

Desy menjelaskan, kesiapan lahan menjadi faktor penentu agar proposal proyek dapat diterima pemerintah pusat. Karena itu, saat ini Pemkot juga memprioritaskan penataan dan pembebasan lahan di beberapa titik potensial. 

“Kami sudah menyiapkan lahan. Itu salah satu kunci agar proyek bisa dibiayai pusat. Kalau disetujui, nanti pengerjaannya langsung di bawah kementerian, bukan proyek kota lagi,” tutupnya.

[NKH]