Kaltimtoday.co, Berau – Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) Berau tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan APBD 2020. APBD 2021 hanya tembus Rp 1,5 triliun, sedangkan APBD 2020 sekitar Rp 2,4 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Berau M Gazali mengatakan, dalam segala pengadaan maupun yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, nanti akan disesuaikan dengan skala prioritas, sehingga benar–benar penggunaan APBD tersebut memiliki manfaat yang besar.

Menurutnya, hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi penurunan APBD tersebut dengan melalui perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran, baik untuk pembangunan dan lain sebagainya, terkhusus untuk kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa menggunakan anggaran dengan cermat, bisa terhindar dari penggunaan yang mubazir, makanya harus melalui perencanaan matang dan disesuaikan dengan skala prioritas,” ungkapnya.

 

View this post on Instagram

 

Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang baru saja dilakukan, ditemukan masih ada sebanyak 14 persen warga Kaltim yang mengklaim tidak mungkin tertular Covid-19 atau tidak percaya Covid-19. Hasil survei itu diungkapkan Doni Monardo kepada Gubernur Kaltim Isran Noor saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan, Senin (9/11/2020). #balikpapan #samarinda #bontang #kaltim #covid19

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Nov 9, 2020 at 1:58am PST

Menurutnya, setiap anggaran yang mengalir entah untuk pengadaan barang jasa maupun pembangunan infrastruktur, haruslah berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mengingat hingga saat ini masih banyak hal yang mesti dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan di segala sektor, dan hal tersebut perlu kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak.

Mengingat koordinasi ini sangat penting, kata Gazali untuk mensinkronkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik melalui Musrenbang tingkat kecamatan,tingkat kabupaten maupun koordinasi sesama OPD.

“Karena itu, dana yang bersumber dari masyarakat harus bermanfaat dan kembali ke masyarakat, tujuannya untuk memberikan kesejahteraan dan mewujudkan kemajuan pembangunan di Bumi Batiwakkal,” tutupnya.

[DER | RWT]