Kaltimtoday.co - Bangladesh yang mayoritas penduduknya Muslim telah memerintahkan operator-operator telekomunikasi untuk menutup layanan di sepanjang perbatasan dengan India, dengan mengutip alasan keamanan terkait undang-undang kewarganegaraan baru India, yang menurut para kritikus mendiskriminasi warga Muslim.

Jaringan ponsel telah ditutup di jalur selebar satu kilometer di sepanjang perbatasan dengan India hingga pemberitahuan selanjutnya “demi keamanan negara di tengah-tengah keadaan sekarang ini,” kata para pejabat dalam pernyataan yang dirilis Senin malam.

Langkah itu berakar dari kekhawatiran bahwa Muslim India mungkin akan berupaya melarikan diri ke Bangladesh, kata dua pejabat kepadaReuters.Mereka berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang membahas langkah itu secara terbuka.

Undang-undang kewarganegaraan India yang baru memberi hak kewarganegaraan kepada warga Hindu, Sikh, Kristen, Jain, Buddha dan Parsi asal Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan yang bermukim di India sebelum 2015. Undang-undang itu tidak memberi hak serupa bagi Muslim.

Lihat postingan ini di Instagram

Koalisi masyarakat sipil seperti Jaringan Tambang Nasional (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Trend Asia, Forest Watch Indonesia, dan Pokja Pesisir Nelayan menerbitkan laporan terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di wilayah ibu kota baru. . Dalam laporan itu, Koordinator @jatamnas @merahjohan mengungkapkan, pihaknya menemukan 162 konsesi terkait dengan tambang, sawit hingga hutan di atas rencana pembangunan ibu kota baru dengan luas kawasan 180.000 hektar. Di konsesi itu, terdapat sebanyak 158 yang merupakan konsesi batu bara dengan 94 lubang tambang yang belum direklamasi. . Selain itu, KMS juga menemukan bahwa terdapat nama-nama yang menerima manfaat dari pemindahan ibu kota yang tak lain adalah para elit politik dan pengusaha. Mulai dari Sukanto Tanoto, Hashim Djojohadikusumo, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra, hingga anak Setya Novanto, Rheza Herwindo. . Follow @kaltimtoday.co - Inspirasi Perubahan Kaltim . #kaltim #penajam #ibukotabaru #ppu #balikpapan

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 21 Des 2019 jam 2:14 PST

Baca Juga: Bangladesh Berminat Jalin Kerja Sama dengan Kaltim

Para kritikus khawatir ini akan menjadi pendahuluan bagi Pencatatan Nasional Warga yang lebih luas, di mana warga akan diminta untuk membuktikan kewarganegaraan. Menurut para aktivis ini akan merugikan keluarga-keluarga miskin Muslim yang tidak memiliki dokumen yang sesuai.

Kementerian luar negeri India tidak segera menanggapi langkah terbaru Bangladesh itu.

Kedua negara berbagi daerah perbatasan yang subur sepanjang 4.000 kilometer lebih. Jutaan warga Bangladesh tinggal di sepanjang perbatasan, kebanyakanterlibat dalam perdagangan melintas batas untuk obat-obatan, komoditas pertanian, suku dan ternak.

“Keputusan membekukan layanan ponsel dapat berdampak bagi sekitar 10 juta orang yang tinggal di perbatasan,” kata seorang pejabat senior di sebuah perusahaan ponsel di Dhaka.

Situs berita India "The Print" hari Senin (30/12) melaporkan bahwa PM Bangladesh Sheikh Hasina telah meminta jaminan tertulis dari pemerintah nasionalis Hindu Narendra Modi bahwa negara itu tidak akan mengusir imigran gelap melintasi perbatasannya.

[TOS]