Kaltimtoday.co, Samarinda - Kawasan Polder Air Hitam kini menjadi magnet baru bagi warga Samarinda untuk berolahraga hingga berwisata di tengah padatnya pemukiman penduduk. 

Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan peringatan tegas bahwa fungsi utama kawasan tersebut bukanlah untuk ruang publik bebas, melainkan sebagai infrastruktur vital pengendalian banjir kota.  

Sekretaris Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, mengungkapkan bahwa peningkatan aktivitas masyarakat di lokasi tersebut perlu disikapi secara hati-hati karena berkaitan dengan aspek keselamatan dan operasional teknis yang mendesak.

Hendra menjelaskan bahwa, Pemkot Samarinda sebenarnya telah menyusun rencana induk atau master plan untuk penataan kawasan Polder Air Hitam melalui Bidang Cipta Karya. 

Meski demikian, realisasi rencana tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat lantaran adanya keterbatasan anggaran dan keharusan menentukan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. 

Fokus utama saat ini tetap tertuju pada pemeliharaan kolam agar fungsi pengendalian banjir tidak terganggu oleh aktivitas tambahan di luar kebutuhan teknis.

“Seiring waktu lokasi itu ternyata jadi minat masyarakat untuk berkegiatan di sana dan pariwisata, sedangkan di Polder Air Hitam sana sudah mulai padat dengan pemukiman. Pemkot Samarinda sudah merencanakan master plan di sana, tetapi tetap mengutamakan fungsi pengendalian banjir,” ujar Hendra Kusuma. 

Ia menambahkan bahwa pengerjaan estetika atau beautifikasi kawasan baru bisa menyusul setelah fungsi teknis kolam dipastikan aman dan berjalan optimal sesuai peruntukannya.

“Contoh beautifikasi dari kolam utama karena berkaitan dengan kegiatan maintenance, jadi harus diutamakan fungsi pengendalian banjirnya dulu. Setelah itu baru bisa dilaksanakan beautifikasi sesuai dengan yang ada di master plan,” imbuhnya. 

Di area tersebut, terdapat pula fasilitas krusial seperti Workshop UPTD Pemeliharaan Drainase, yang menjadi markas bagi tim "Hantu Banyu", serta tempat penempatan alat-alat berat seperti ekskavator dan truk jungkit (dump truck). 

Keberadaan alat berat ini membuat area polder menjadi zona yang memiliki risiko tinggi bagi masyarakat umum yang tidak berkepentingan. Hendra turut meluruskan persepsi masyarakat mengenai akses jalan di sekeliling kolam. 

Menurutnya, jalur tersebut bukanlah jalan umum yang bisa digunakan secara bebas untuk mobilitas harian, melainkan jalan inspeksi yang dikhususkan bagi operasional pemeliharaan banjir. 

“Sebenarnya jalan yang ada di sana itu bukan jalan umum, tapi itu jalan inspeksi untuk pengendalian banjir. Sebenarnya keselamatan masyarakat juga penting, tidak semua bisa diakses ke sana terkait dengan aktivitas pemeliharaan kolam,” tuturnya.

Masalah lain yang menjadi perhatian serius PUPR adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hendra mengingatkan agar penguasaan ruang oleh pihak ketiga tidak terulang kembali, mengingat sejarah kawasan tersebut yang sempat sulit ditertibkan karena dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga menghambat kerja petugas lapangan. 

“Kami pernah mengalami kondisi di mana jalan inspeksi sulit disterilkan karena sudah dikuasai. Ini yang harus dihindari,” tegas Hendra.

Mengenai instruksi Wali Kota Samarinda untuk mengakomodasi PKL melalui Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR menyatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan penempatan mereka sinkron dengan rencana jangka panjang.

Namun, ia memberikan catatan bahwa keberadaan pedagang di sana tidak akan bersifat tetap. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas di Polder Air Hitam harus tetap tunduk pada skenario besar pengendalian banjir Kota Samarinda yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“PKL tidak bisa dipermanenkan di sana. Harus dipikirkan ke depan, ketika master plan itu berjalan, 
mereka akan ditempatkan di mana,” pungkasnya. 

[RWT]