Kaltimtoday.co, Samarinda - Mendekati Pilkada serentak di Samarinda nanti, sosialisasi pengawasan pemilihan di kecamatan tentang peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda akhirnya telah digelar oleh Bawaslu Samarinda.

Bertempat di Hotel Royal Park pada Senin (12/10/2020) lalu. Disampaikan oleh Abdul Muin, ketua Bawaslu Samarinda bahwa, sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman kepada Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terkait pelaksanaan tugas di lapangan nanti.

Disebutkan oleh Muin, beberapa kecamatan pun segera mengadakan pengawasan partisipatif secara umum untuk PKD yang bertempat di tiap kelurahan. Hal tersebut bertujuan agar seluruh tahapan yang ada bisa berjalan maksimal dan optimal. Salah satu contohnya untuk memastikan apakah setiap pasangan calon (paslon) bisa tetap mengutamakan protokol kesehatan Covid-19. Itu sesuai dengan apa yang tertuang di PKPU Nomor 13/2020, Pasal 88 A.

 

View this post on Instagram

 

Meski dinilai merugikan banyak pihak, salah satunya pemerintah daerah karena sejumlah kewenangan ditarik ke pemerintah pusat, tidak membuat DPRD-Pemprov Kaltim setuju dengan keinginan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020) di DPRD Kaltim. DPRD-Pemprov Kaltim "hanya" berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co #samarinda #aksitolakomnkbuslaw #omnibuslaw #ruuciptakerja #uuciptakerja #kaltim #mahasiswabergerak #tolakomnibuslaw

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Oct 12, 2020 at 6:00am PDT

Secara umum, PKD dan Panwascam mempunyai kewenangan untuk menindak jika terjadi adanya indikasi atau potensi dugaan pelanggaran, terlebih lagi kepada paslon yang saat ini masih menjalani kampanye.

"Covid-19 di Samarinda sudah sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, penting diberitakan mengenai pemahaman untuk melakukan pengawasan," ungkap Muin.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu mengharapkan pengawasan yang dilakukan Panwascam dan PKD bisa berjalan optimal. Muin juga meminta kerja sama antara Liasion Officer (LO) tiap paslon agar bisa sama-sama aktif melaksanakan pengawasan. Sebab pengawasan jadi hal yang begitu krusial. Terlebih lagi Pilkada di tengah pandemi yang menyebabkan banyak perubahan pola. Sehingga ada pemahaman yang sama di antara seluruh pihak terkait pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 nanti.

[YMD | RWT]